Kompas86.Com, Sigli – Pemkab Pidie menargetkan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 mencapai Rp 239.038.372.702. Di mana bersumber dari pajak, restribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.
Wakil I DPRK Pidie, T Zulkarnaini SP kepada awak media, Rabu (18/12/2024), mengatakan, melalui pembahasan RAPBK 2025, yang melelahkan dilakukan Banggar DPRK bersama satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK). Hasilnya, APBK Pidie tahun 2025 sudah disahkan mencapai Rp 2.120.208.631.939. APBK Pidie tahun 2025 naik jika dibandingkan pada tahun 2024.
Ia menyebutkan, komposisi pendapatan rancangan APBK Pidie tahun 2025, antara lain bersumber dari pendapatan daerah sebesar Rp 2.120.208.631.939. Lalu, dari pendapatan belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp 2.125.371.021.170. Di mana selisih angka Rp miliar dari pembiayaan.
Menurut Politikus Partai Gerindra Pidie, untuk mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025, yang ditargetkan Pemkab mencapai Rp 239.038.372.702. Sumber PAD yang jadi sasaran adalah dari pajak, restribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.
Ia menyebutkan, sumber pendapatan Kabupaten Pidie tahun 2025, yang sangat terbesar masih mengandalkan dana transfer dengan angka mencapai Rp 1.845.171.073.237. Dana transfer tersebut berasal dari transfer pusat sebesar Rp 1.815.338.271.000 dan transfer daerah Rp 29.832.802.237. Selain itu, sektor pendapatan daerah dari sumber lain-lain yang sah, yang tercatat sebagai pendapatan daerah sebesar Rp 35.999.186.000.
T Zulkarnaini menyebutkan, untuk belanja daerah tahun 2025, sudah disepakati Rp 2.125.371.021.170. Terdiri dari belanja operasional Rp 1.367.984.251.300 dan belanja modal 142.727.518.006. Sementara besaran belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan bencana alam di Pidie disepakati Rp 8.000.000.000, dan belanja transfer Rp 606.559.251.863.
Dikatakan, untuk belanja operasi, yang paling terbesar digunakan untuk belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2025 Rp 902.948.027.356. Selanjutnya, untuk belanja barang dan jasa diplotkan Rp 379.534.677.815 dan belanja susbsidi dialokasikan Rp 487.500.000. Lalu, untuk belanja sosial Rp 6.195.000.000 serta belanja hibah dianggarkan Rp 78.819.046.129.
Selain itu, untuk belanja modal diplotkan dana Rp 142.727.518.006. Terdiri dari, untuk belanja tanah modal direncanakan Rp 1.250.000.000, belanja modal peralatan dan mesin Rp 19.319.468 serta belanja modal bangunan dan gedung Rp 49.375.650.875.
Kemudian, belanja modal jalan, jaringan irigasi Rp 72.582.448.896 dan belanja modal asset.tetap lainnya Rp 199.950.000.
Ada pun untuk pengeluaran lain yang dialokasikan Pemkab pada belanja transfer direncanakan Rp 606.559.251.863. Antara lain, belanja bagi hasil direncanakan Rp 2.899.453.863 dan belanja bantuan keuangan atau dana desa direncanakan tahun 2025 Rp 603.759.798.000. Kecuali itu, dalam Rancangan APBK 2025, Pemkab menambahkan penerimaan pembiayaan Rp 5.162.389.231.
Di sisi lain, Wakil I DPRK Pidie, T Zulkarnaini mengungkapkan, pembahasan RAPBK tahun 2025 dilakukan Banggar bersama TAPK Pidie tercepat. Sehingga dengan cepatnya pembahasan tersebut, akan segera dilakukan proses tender proyek.
Selain itu, sebutnya, terhadap pendapatan, belanja hingga pembiayaan yang telah dirumuskan dalam rancangan Qanun APBK Pidie tahun 2025. Di mana telah mengakomodir tambahan penghasilan yang bersumber dari pendapatan transfer anggaran tahun 2025.
Tambahan penghasilan harus diikuti dengan penyesuaian alokasi belanja, untuk mengurangi beban defisit (kekurangan) yang telah ditetapkan dalam nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025.
“Untuk itu, sesuai kesepakatan bersama dalam pembahasan yang sudah dilakukan perubahan seperti penambahan, pergeseran dan penyesuaian anggaran. Dengan begitu, APBK 2025 mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie,” pungkasnya.
