Sebuah Temuan Mengejutkan Terjadi Di SMPN 10 Muara Bungo Kabupaten Bungo Jambi

Oplus_0
banner 468x60

BUNGO Jambi kompas86com
Sebuah temuan mengejutkan terjadi di SMP Negeri 10 Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi. Dalam ruangan kepala sekolah, tampak tidak adanya foto resmi Bupati dan Wakil Bupati Bungo seperti yang seharusnya terpasang di setiap instansi pemerintahan, termasuk sekolah negeri.

Berdasarkan pantauan pada Kamis (11/09/2025), ruangan tersebut hanya menampilkan foto Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, lambang Pancasila, serta foto Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Namun, foto Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang menjadi simbol kepemimpinan daerah justru absen dari dinding ruangan.

Kondisi ini memicu tanda tanya di kalangan masyarakat. Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya menyayangkan kelalaian tersebut.
“Ini sekolah negeri, otomatis berada di bawah naungan pemerintah daerah. Seharusnya foto Bupati dan Wakil Bupati dipasang sebagai bentuk penghormatan sekaligus tanda kedinasan,” ujarnya.

Pemasangan foto pejabat daerah di ruang kerja kepala sekolah, kantor desa, hingga instansi pemerintah merupakan aturan tak tertulis yang selama ini dijalankan untuk menunjukkan identitas dan hierarki pemerintahan. Ketidakhadiran foto tersebut dinilai sebagian pihak sebagai kelalaian administrasi dan kurangnya kedisiplinan dalam tata kelola sekolah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak SMPN 10 Muara Bungo belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan tidak terpasangnya foto tersebut. Sementara itu, pemerhati pendidikan di Jambi menilai hal ini harus segera ditindaklanjuti.
“Meski terlihat sepele, ini menyangkut wibawa pemerintah daerah dan dunia pendidikan. Dinas Pendidikan perlu memastikan setiap sekolah mematuhi standar administrasi yang berlaku,” ujar seorang pengamat pendidikan di Jambi.

Masyarakat berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo segera turun tangan untuk memberikan arahan dan memastikan seluruh sekolah negeri di wilayah tersebut mematuhi ketentuan, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif tentang pengelolaan pendidikan di daerah.(pungkasnya)

(TR)

Pos terkait