Kompas86.com
Jakarta – Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Kegiatan Perapatan Batas Kawasan Hutan pada Rabu (18/6). Rapat ini dihadiri oleh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, serta Tim Konsultan Project Management Unit Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (PMU ILASPP).
Sekretaris Direktorat Jenderal SPPR, Yoga Suwarna, menjelaskan bahwa Perapatan Batas Kawasan Hutan penting dilakukan sebab bersinggungan dengan pendaftaran tanah di Indonesia. “Kementerian ATR/BPN memerlukan kepastian batas fisik agar sertipikat yang diterbitkan tidak masuk pada kawasan hutan,” ujarnya. Lebih lanjut, Yoga mengajak Kementerian Kehutanan untuk turut serta menyusun roadmap Kegiatan Perapatan Batas Kawasan Hutan di tahun 2026-2029 dengan pembiayaan ILASPP.
Agus Susmiyanto selaku Kepala Subdirektorat Pengukuran Dasar dan Peralatan memaparkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah mengupayakan Perapatan Batas Kawasan Hutan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Adapun kegiatan dilakukan pada 10 provinsi di Indonesia dengan melibatkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL), Perhutani, dan partisipasi masyarakat.
Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II pada Kementerian Kehutanan, Arif Pratisto, menyampaikan dukungannya pada rencana ini. Lebih lanjut, Arif meminta Kementerian ATR/BPN untuk melibatkan Panitia Tata Batas (PTB) Kawasan Hutan yang terdiri dari Kantor Pertanahan, Bappeda, Camat, dan Kepala Desa setempat. “PTB berperan dalam penyusunan berita acara rekonstruksi yang menjadi dasar perubahan SK Penetapan Batas Kawsan Hutan, apabila terdapat perbedaan di antara Batas Kawasan Hutan yang telah disepakati dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Kegiatan pun dilanjutkan dengan pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, selanjutnya merencanakan rapat khusus untuk membahas kerja sama ini pada Selasa (24/6) mendatang.
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajudanModern
#DitjenSPPR
#DitjenSPPR2025
