Kepri – Kompas86.com__, ( 04.12.2024 ), Menjelang akhir tahun, tampaknya banyak lembaga di daerah ini menyelenggarakan kegiatan yang harus dituntaskan. Sama halnya dengan kegiatan yang berlangsung hari ini, Rabu (04/12/2024) di Kafe Cahaya Rumah Aspirasi Nelayan Bintan, di jalan Raja Ali Haji, Kampung Kolam Renang di Kelurahan Kijang kota, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri.
Di Kafe Cahaya Rumah Aspirasi Nelayan Bintan ini, digelar Rembuk Pangan Pesisir,Kegiatan ini di gagas oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia ( KNTI ) Kabupaten Bintan. Acara tersebut dihadiri,OPD antara lain Disperindak,DKP,Dinkes,Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan.Nelayan juga hadir dalam acara itu kurang lebih 50 orang dari berbagai Desa dan Kecamatan di Kabupaten Bintan.
Menurut Syukur Harianto, selaku ketua panitia menyebutkan, “kegiatan itu merupakan program Swasembada pangan Nasional. Salah satunya adalah sektor Perikanan dan Kelautan. Hal ini untuk menjadikan sektor kemandiran pangan nasional. Dan kegiatan ini dinamakan Rembuk Pangan Pesisir, “ujarnya di luar gedung KNTI itu, (04/12/2024).
Ditemui di luar acara, Ipon, seorang Nelayan yang mengaku dari desa Bintan Pesisir mengatakan, “kalau saya menanggapi acara seperti ini, justru sangat bagus. Paling tidak, ke depannya nanti, bisa mengatur dan mengawasi nelayan-nelayan kecil yang ada di daerah ini, “sebut Ipon.
Ditambahkannya, “kalau ditanya soal keluhan, kayaknya semua nelayan punya keluhan. Terus terang saya sampaikan, bahwa nelayan tradisional di daerah ini, masih banyak yang butuh bantuan. Dan umumnya, keluhan itu belum tersampaikan. Selain itu, masalah bantuan alat tangkap ikan. Dan permasalahan di laut juga ada. Jadi harapan saya, dengan terbentuknya Rembuk Pangan Pesisir ini, secepatnya lah pemerintah mengambil alih permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat Nelayan. Supaya setiap keluhan Nelayan cepat terbantu, “tuturnya.
Dalam sambutannya, M Najib, anggota DPRD Provinsi Kepri yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina di KNTI Kabupaten Bintan ini mengatakan, cukup banyak yang mengkritik peranan DKP Kepri terkait bantuan yang diberikan kepada Nelayan tradisional di Kepri.
“Saya menilai peran pemerintah terhadap nelayan yang ada di daerah ini, sudah sampai di titik nadir. Dalam kesempatan ini, saya mau tanya, berapa persen keberpihakan pemerintah terhadap nelayan ? Mengingat daerah kita ini 96% laut, tentu saja pembangunan di bidang kelautan menjadi lebih besar. Jangan pula berbanding terbalik, “ujarnya.
Ditambahkannya. Artinya disini, apakah APBD Kepri sudah berpihak ke Kelautan ? Kalau saya tidak salah, APBD Kepri tahun ini sebesar 3,7 triliun rupiah lebih. Dan Pokir saya, hampir 90% saya titipkan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, “ujarnya.
Herannya, kata Najib menambahkan. Ketika kelompok nelayan membutuhkan bantuan, malah sering dipersulit dengan berbagai aturan. Contohnya, kelompok nelayan harus berbadan hukum. Nah . . . Ketika kelompok nelayan itu sudah berbadan hukum, hanya bisa mendapat bantuan sekali saja dalam setahun, “ucap nya.
Masih menurut Najib. Sepertinya aturan untuk itu sengaja diperketat. Padahal, sampai saat ini cukup banyak permasalahan yang terjadi menyangkut bantuan yang diberikan. Jadi harapan saya, bagaimana ke depannya, agar masyarakat nelayan di daerah kita ini bisa lebih maju. Terlebih menyangkut perekonomiannya, “beber Najib.
Kontributor Kepri ( Martin,Della )
