Saumlaki (Tanimbar) KOMPAS86.com
Kasus dugaan korupsi merajalela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). APH dalam hal ini Kejaksaan Negeri Saumlaki saat ini sedang fokus bahkan secara maraton melakukan penelusuran mafia keuangan daerah yang diduga dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dan DPRD semakin terang benderang bahkan siap diekspose pihak Kejari Tanimbar.
Hal tersebut dipastikan dalam waktu dekat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) akan mengekspose kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Pemerintah Daerah di Bumi Duan Lolat.
Salah satunya, menjadi target berikutnya, pasca penetapan mantan Kepala BPKAD cs sebagai tersangka pada dugaan tindak pidana korpusi (Tipikor) penyalagunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), akan disusul oleh Sekretariat Daerah (Setda) setempat. “Penyidik sudah menyiapkan materinya,” tandas sumber media ini dirumah Korps Adhyaksa, Jalan Poros, Saumlaki, Jumat (14/7/2023).
Menurut dia, data-data menyangkut kasus Tipikor pada sekretariat daerah akan diekspose, mengingat sudah 99 persen, penyidik kejaksaan telah merampungkan kerugian negara pada sekretariat daerah.
Dikatakan, tercatat hingga saat ini, puluhan saksi telah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Diantaranya beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan erat dengan sekretariat daerah, termasuk kepala-kepala bidang.
Keseriusan tim penyidik kejaksaan di Bumi Duan Lolat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dadi Wahyudi ini, telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap dua saksi kunci, patut di apresiasi oleh seluruh elemen masyarakat di daerah berjuluk Bumi Duan Lolat ini.
Pemeriksaan yang berlangsung selama 6 jam, pada sepekan terakhir ini, kian membuka tabir ‘kejahatan’ persengkongkolan jahat pada Sekretariat Daerah yang secara masif dan terstruktur merugikan keuangan negara melalui segudang SPPD fiktifnya sejak tahun 2019 – 2022 dimana pada saat itu mantan bupati Petrus Fatlolon masih berkuasa, kata sumber tersebut.
#Mas Agus#
