Lombok Tengah,NTB
Kompas86.com – Forum Pelayanan Publik NTB, melalui pernyataan resmi kepada media, menyampaikan keprihatinan atas indikasi minimnya transparansi dalam distribusi upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebagaimana diketahui, upah tenaga operasional di sektor pengairan dialokasikan setiap tahun melalui anggaran barang dan jasa. Satker TP-OP NTB bertanggung jawab dalam pengelolaan serta pendistribusiannya.
Transparansi Pengelolaan Upah Tenaga Kerja TP-OP Jaringan Irigasi Dipertanyakan, Forum Pelayanan Publik Desak pertanggungjawaban pejabat pengelola maupun instansi terkait atas ketidakjelasan pengelolaan anggaran.
Temuan di lapangan mengungkap adanya laporan ketiadaan upah tenaga kerja di dua Daerah Irigasi yaitu Batubulan dan Mamak kakiang dengan dalih “Anggaran sudah di alihkan atau bukan di SKPD TPOP lagi” sementara tenaga TPOP yg lain tetap menerima dengan sumber anggaran dari APBN juga.
Dugaan ketiadaan upah ini menimbulkan pertanyaan serius, terutama terkait prosedur pembayaran upah bagi tenaga honor TPOP khususnya di Dua Daerah Irigasi tersebut.
Jika dilakukan estimasi sederhana, dengan jumlah tenaga kerja TPOP sekitar 250 orang di NTB, dan Ketiadaan anggaran hanya untuk 54 orang saja pekerja yang di alihkan dengan besaran Upah/Gaji yg mereka terima perbulan 2,5 jt x 2 bulan x 54 orang = 270 jt dana tersebut tidak di bayarkan kepada Tenaga honor yg berhak menerima.
Forum Tenaga Honor menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan negara bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga menyangkut prinsip akuntabilitas publik.
Jika tidak ada langkah konkret dari pihak terkait untuk memberikan kejelasan tuntutan hak tenaga kerja tersebut, Forum Tenaga Honor menyatakan siap mendorong audit dan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi berwenang.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, setiap alokasi anggaran, terutama yang menyangkut kesejahteraan tenaga kerja, harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan profesional.
Reformasi tata kelola anggaran di sektor pengairan menjadi keharusan, bukan sekedar pilihan. Transparansi bukan hanya tentang angka, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan negara.
jurnalis ; Thomas
