KARO (SUMUT) KOMPAS86.com__, Proyek pembangunan Gedung Poliklinik Desa (Polindes) di Desa Sikodon-Kodon, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, menuai sorotan warga. Bangunan berukuran sekitar 6 x 9 meter tersebut diduga mengalami penyalahgunaan anggaran atau mark-up, karena menelan biaya sebesar Rp345.430.000 (tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
Beberapa warga mengungkapkan keheranan mereka terhadap total anggaran yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi bangunan yang dibangun. Menurut keterangan seorang warga bernama Simanjorang, bangunan tersebut dibangun di atas lokasi bekas Polindes lama dan dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran yang digunakan.
“Dengan anggaran sebesar itu, mestinya bangunan terlihat mewah dan berkualitas. Tapi yang ada malah terlihat biasa saja,” ungkap Simanjorang saat ditemui pada Senin (21/07/2025) sekitar pukul 11.00 WIB.
Ia juga merinci bahwa untuk bangunan sekelas Polindes, biaya konstruksi umumnya berkisar antara Rp.2 juta hingga Rp.3 juta per meter persegi. Jika dihitung dengan anggaran saat ini, biaya pembangunan mencapai sekitar Rp6,4 juta per meter persegi.
“Masih ada bagian luar bangunan yang bahkan belum diplester. Anggaran sebesar itu tidak masuk akal untuk hasil bangunan seperti ini,” tambahnya.
Warga juga mengeluhkan kinerja petugas Polindes yang disebut jarang hadir dan tidak memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini memperkuat kesan bahwa pembangunan Polindes tersebut mubazir dan tidak memberi manfaat maksimal bagi warga.
Sementara itu, Kepala Desa Sikodon-Kodon, Hotnida Sinaga, belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan wartawan melalui pesan WhatsApp.
Dikonfirmasi secara terpisah, Camat Merek, Bartolomeus Barus, menyatakan akan mengecek terlebih dahulu dokumen pertanggungjawaban proyek tersebut.
“Sebentar, saya lihat dulu SPJ-nya,” tulisnya singkat melalui pesan WhatsApp pada hari yang sama.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait mengenai dugaan mark-up dalam pembangunan gedung Polindes tersebut. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan instansi pengawas segera turun tangan untuk mengusut dan memastikan transparansi penggunaan anggaran desa.
#(Yogi Barus)#
