Aceh Timur – Kompas86.com__, 02 Mei 2024, Aktivis hak asasi manusia, Razali, menuding bahwa bimtek website desa yang diselenggarakan oleh lembaga dari Medan di Aceh Timur memiliki bau bisnis dana desa. Menurutnya, pelatihan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi atau bisnis, bukan untuk kepentingan masyarakat desa.
“Kantor desa di Aceh Timur tidak berfungsi semestinya, tapi setiap tahunnya diadakan bimtek website desa dengan anggaran yang besar, sekitar 5 juta per desa untuk 513 desa. Ini sangat tidak efektif dan tidak transparan,” kata Razali.
Ia menambahkan bahwa pelatihan tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. “Jika kantor desa tidak digunakan dengan baik, bagaimana website desa bisa efektif? Ini hanya membuang-buang dana desa,” ujarnya.
Razali meminta agar pemerintah setempat melakukan evaluasi dan transparansi dalam penggunaan dana desa. “Kami ingin memastikan bahwa pelatihan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau bisnis,” tegasnya.
Sebelumnya, beberapa LSM dan masyarakat juga telah melakukan demo untuk menolak bimtek tersebut. Mereka menuntut agar pemerintah setempat lebih transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana desa.
Rsd
