KARO, (SUMUT) KOMPAS86.com__, Sekira tujuh bulan memimpin Kabupaten Karo, Bupati Antonius Ginting dan Wakil Bupati Komando Tarigan sudah menghadapi gelombang kritik tajam dari masyarakat. Tercatat, Kantor Bupati Karo telah tiga kali digeruduk warga hanya dalam hitungan bulan.
Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia – Badan Penelitian Aset Negara (BAPAN) Kabupaten Karo, Sarjana Ginting, menilai fakta ini sebagai tanda krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan lemahnya komunikasi, transparansi, dan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat.
“Bayangkan, baru tujuh bulan menjabat, Kantor Bupati sudah tiga kali digeruduk rakyat! Ini tanda jelas bahwa masyarakat kecewa, marah, dan merasa tidak didengar. Kalau dalam hitungan bulan saja sudah tiga kali gejolak, bagaimana lima tahun ke depan?” tegas Sarjana Ginting.
Adapun tiga isu besar yang memicu aksi massa tersebut adalah:
– Maraknya praktik judi dan narkoba yang dianggap merusak moral serta menjerat generasi muda.
– Krisis air bersih yang sudah berlangsung setahun, yang dikeluhkan warga Desa Suka Meriah yang terpaksa hidup dalam keterbatasan air.
– Janji politik Bupati terkait penertiban pedagang liar yang hingga kini tak kunjung belum terselesaikan.
Sarjana Ginting menilai, tiga persoalan ini hanyalah puncak gunung es dari berbagai masalah tata kelola pemerintahan di Karo. Ia menegaskan, masyarakat tidak sekadar turun ke jalan untuk protes, melainkan memberi peringatan keras agar Bupati segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Ini bukan sekadar angka atau hitungan aksi. Tiga kali gejolak rakyat adalah alarm serius. Jangan sampai pemerintah menutup mata, karena suara rakyat yang turun ke jalan adalah sinyal bahwa ada masalah besar yang tidak diselesaikan,” ujarnya.
Kini publik menunggu langkah nyata Bupati dan Wakil Bupati Karo. Apakah mereka mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan solusi konkret, atau justru membiarkan krisis ini semakin dalam?
#(Yogi Barus)#
