Saumlaki (Tanimbar) KOMPAS86.com
Pembangunan peningkatan jalan Sifnana Lauran yang dikerjakan PT. Samy Abadi dengan volume anggaran sebesar Rp 4,5 Milyar direncanakan akan rampung pekerjaannya pada akhir bulan Oktober 2023 ini. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Paulus Sabono Kepada media ini diruang kerjanya Kamis (7/9/2023).
Dikatakan peningkatan jalan Lauran yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dikerjakan karena kondisi jalan tersebut sudah mengalami rusak berat dan sangat mengganggu aktifitas masyarakat desa bahkan sangat berdampak pada terganggunya jalur transportasi dan sering terjadi kecelakaan akibat jalan rusak.
Selain itu, ruas jalan ini harus dikerjakan karena selain sebagai sarana transportasi masyarakat desa Lauran, juga menghubungi taman makam pahlawan yang berada tepat pada perbatasan desa Sifnana dan desa Lauran yang jalannya juga mengalami rusak berat yang disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang bersahabat bahkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggungjawab.
” Kalau dilihat memang ruas jalan ke desa Lauran 85% mengalami rusak berat, bahkan itu terjadi sudah bertahun-tahun sehingga apapun yang terjadi harus dikerjakan kembali sehingga dapat menjawab aksesibilitas masyarakat terutama desa Lauran yang merupakan bagian dari kota Saumlaki kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” tandas Kadis.
Ditambahkan, peningkatan jalan tersebut murni adalah dana pusat yang berasal dari Kementerian PUPR yang dituangkan dalam Dana Alokasi Khusus untuk peningkatan jalan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain itu juga, kondisi jalan yang sudah rusak bertahun-tahun membuat pekerjaan tersebut membutuhkan material yang cukup besar apalagi status tanah termasuk tanah patahan yang gampang bergeser karenabfaktor cuaca.
Untuk itu dirinya menghimbau kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk menjaga dan memelihara jalan tersebut karena biaya pemeliharaan tidak ada jadi kalau rusak harus menunggu bertahun-tahun baru bisa dikerjakan kembali, apalagi masalah keuangan daerah yang kini belum stabil tentu saja sangat sulit dianggarkan dalam APBD sehingga harus menunggu Dana Alokasi Khusus dari pemerinta pusat dalam hal ini kementerian PUPR,” tutup kadis.
# Mas Agus #
