SAMPANG||KOMPAS86.COM -Berbagai problem gelaran pemilu 2024 dikabupaten Sampang terus menuai sorotan dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat luas,sedari perekrutan PPK,PPS hingga KPPS kinerja KPUD kabupaten Sampang makin terpuruk dan dinilai tak tegas.
Bahkan pasca gelaran pemilu 2024 masih banyak ditemukan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu dibawah naungan KPUD kabupaten Sampang sendiri,dimana mencuat dugaan pemotongan anggaran TPS dan BOP kpps di beberapa desa diantaranya Batoporo barat kec.kedungdung ,kab.sampang Madura,Jawatimur.
Dugaan pemotongan anggaran tersebut diduga dilakukan oleh oknum PPS sebagai penyelenggara pemilu ditingkatan desa seperti diutarakan oleh benerapa anggota kpps di Desa Batoporo barat yang hanya menerima dana 1.300.000 dari total anggaran 4.454.000 rupiah sesuai ketentuan dan instruksi KPU RI melalui KPUD kabupaten Sampang.
“Masalah penjumlahan secara keseluruhan tidak ada rincian langsung dihitung secara keseluruhan dan jumlah nya 1.300.000 dan semua TPS di Batoporo barat ini menerima sama semua”tegas kpps dusun mangar
Di dusun berbeda TPS 15 menyatakan kepada aktivis H.Andre Efendi juga membenarkan dana yang dikasih sama PPS 1.300.000 hanya buat biaya pembangunan tarop dan konsumsi.
“Cuma yang ada adalah biaya terop dan konsumsi 1.300.000 malah saya nomboki”ujar kpps
Masih H.Andre efendi sebagai pemuda Setempat sangat menya yang kan adanya hal tersebut karna kami khususnya di Desa Batoporo barat ini mas penginnya penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ini kondusif sesuai harapan semua pihak.
Sementara ketua PPS Desa batuporo barat,kec.Kedungdung saat dikonfirmasi terkait pemotongan tersebut via pesan whatshapp tidak merespon dan tidak menjawab pesan.
Tokoh pemuda sekaligus aktivis desa setempat H.Andre Efendi mengecam tindakan penyelenggara pemilu yang memotong anggaran kpps”sangat tidak manusiawi padahal anggaran tersebut agar kpps bisa maksimal bekerja dan pemilu 2024 bisa berjalan lancar malah di potong.
Terkait langkah apa yang akan diambil H.Andre bersama kpps masih berkomunikasi dan kemungkinan akan di arahkan ke pidana pemilu tutup tokoh pemuda dan aktivis batoporo tersebut.
