KCD Pendidikan Jabar Bahas Batas Rasional Sumbangan Orang Tua dengan Komite Sekolah di Garut

banner 468x60

 

GARUTKOMPAS86.COM__, Kepala Kantor Cabang Dinas ( KCD ) Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Wilayah XI, Drs Aang Karyana, M.pd membahas Upaya peningkatan kinerja komite, yang dilaksanakan di Aula kantor KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Wilayah XI, Kabupaten Garut. Jalan Ahmad Yani No 23, Kelurahan Pamingir Kecamatan Garut Kota, Kamis 5/10/2023

 

Acara tersebut membahas Upaya peningkatan kinerja komite, dan prosedur penetapan batas rasional sumbangan orang tua siswa pada SMA, SMKN, dan SLBN di Kabupaten Garut.

 

Peserta yang hadir diantaranya Komite SMAN 11, komite SMKN 2, komite SMAN 2, komite SMKN 12, komite SMKN 2, Komite SMAN 18, Komite SMAN 11, Komite SMKN 3, komite SMAN 15, komite SMKN 4, komite SMAN 1 Garut.

 

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Jawa Barat, Drs Aang Karyana, M.pd menjelaskan, kegiatan ini untuk menyamakan persepsi dari anggaran yang diterima baik dari APBN maupun APBD selama setahun karena forum komite mempertanyakan berapa sebenarnya Anggaran yang diterima oleh Dinas Provinsi Jawa Barat.

 

” Menyamakan persepsi dari anggaran yang kita terima baik anggaran dari APBD maupun dari APBN,” ujarnya.

 

” Forum komite tadi mempertanyakan berapa sebetulnya anggaran yang diterima oleh Dinas Provinsi Jawa Barat. inikan 10 Triliun lebih gitukan dengan rincian kan sudah ada untuk DAK fisik, dan DAK nonfisik, DAK fisik itu ada ruang kelas baru ada rehab kalau DAK nonfisik itu ada BOS gitunya, untuk gaji PNS,” lanjutnya.

 

” Yang kedua dari APBD ada 2 Triliun lebih itu untuk apa saja diantaranya yang 1,6 itukan BOPD dan BPNU yang dibagi kepada 13 cabang Dinas Per tahun, intinya gini, forum komite ingin tahu sekolahnya itu dapat biaya untuk pelaksana pendidikan itu berapa, seperti diketahui bahwa standar untuk setelah pak kadis menghitung yah meskipun belum secara detail sebetulnya keperluan biaya pendidikan per anak itukan minimal di 4,5 juta untuk SMA dan 5 juta untuk SMK gitu sementara kalau kita lihat dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah baik dari BOS dan BPOPD kalau kita hitung itu yang tadi kita tadi yang SMA 1 Garut sebagai contohnya dari bos dan bpopd baru 3,5 juta kalau mau 4,5 juta pertahun per anak itu kurang 1 juta tentunya harus terpenuhi dari sumber-sumber lain baik CSR maupun dari partisipasi orang tua siswa,” pungkas Drs Aang.

 

Soni

Pos terkait

Tinggalkan Balasan