Puyung Lombok Tengah.NTB. kompas86.com – Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) NTB, H. Sahril, SH, mengeluarkan pernyataan tegas terkait polemik penyegelan gerai Alfamart di Desa Puyung oleh warga. Dalam keterangannya, Sahril menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang diduga menjadi pelindung Alfamart, berdasarkan informasi dari salah satu divisi pengamanan perusahaan tersebut.
“Kami meminta Polda NTB bertindak tegas terhadap oknum yang mengatasnamakan Polres Lombok Tengah untuk memerintahkan pembukaan segel yang dilakukan warga. Aparat harus bersikap netral sebagai pengayom masyarakat, bukan memihak korporasi,” tegas Sahril.
Ia juga mengkritik minimnya kontribusi sosial Alfamart terhadap masyarakat Puyung. Menurutnya, keberadaan gerai ritel modern semestinya membawa dampak positif, terutama dalam situasi darurat seperti bencana. “Alfamart seharusnya punya rasa empati dan memberikan kontribusi nyata. Jika tidak, lebih baik izin operasinya dicabut,” tambahnya.
Sahril menekankan bahwa evaluasi terhadap keberadaan Alfamart tidak hanya terbatas di Puyung, tetapi juga di seluruh wilayah NTB. Ia mempertanyakan transparansi program tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Alfamart yang dinilai minim memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
“Kita lihat kontribusi mereka di wilayah operasinya sangat kurang. Bandingkan dengan pelaku usaha lain seperti Indomaret, yang sudah mulai menunjukkan kepedulian sosial. Kalau Alfamart terus seperti ini, Ketua FKKD NTB menegaskan bahwa jika Alfamart tidak memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, maka pihaknya akan meminta kepala daerah, baik Bupati maupun Gubernur NTB, untuk menutup mencabut seluruh izin gerai Alfamart di wilayah NTB ” kata Sahril.
Sahril juga mengingatkan bahwa aksi massa lebih besar bisa terjadi jika Alfamart tidak segera berbenah. “Tidak menutup kemungkinan masyarakat untuk kembali melakukan penyegelan kembali. Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik dari Alfamart, maka gerakan ini akan meluas,” tegasnya.
Ia pun menginstruksikan seluruh kepala desa di NTB yang tergabung dalam FKKD untuk mengevaluasi keberadaan Alfamart di wilayah masing-masing. “Kalau kontribusinya nihil, jangan ragu tutup saja. Pemerintah daerah juga harus berani bersikap tegas,” ujarnya.
Ketua FKKD NTB ini juga mendesak Pemerintah Daerah Lombok Tengah serta instansi terkait agar mengambil langkah konkret terhadap Alfamart. “Pemerintah jangan hanya diam. Warga sudah resah, apalagi jika ada dugaan aparat ikut bermain. Jika dibiarkan, ekonomi lokal yang notabene menjadi tulang punggung masyarakat desa akan terganggu,” tutup Sahril.
Satria.
