.
Purbalingga,JawaTengah|
kompas86.com, 18 Agustus 2025 – Kabupaten Purbalingga sedang tidak baik-baik saja. Gelombang protes terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga semakin membesar, dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat. Aliansi Bersatu, sebuah gerakan yang terdiri dari tokoh masyarakat, politisi, ketua LSM, dan pimpinan ormas se-Kabupaten Purbalingga, menggelar pertemuan akbar di Pendopo Sangga Langit untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah daerah. Isu-isu krusial seperti mahalnya seragam sekolah, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak transparan, serta dugaan penyalahgunaan anggaran menjadi sorotan utama. Aliansi Bersatu menilai, Pemkab Purbalingga telah gagal menjalankan amanah rakyat dan lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu.
Icus Susilo, SH, selaku inisiator Aliansi Bersatu, menyampaikan kritik pedas terhadap pemerintah daerah yang dinilai abai terhadap keluhan masyarakat. Dengan nada berapi-api, ia mengatakan, “Rakyat menjerit, pemerintah bungkam. Ini ironi! Purbalingga ini mau dibawa ke mana? Jika pemerintah tidak berpihak pada rakyat, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus menyuarakan kebenaran dan menuntut keadilan!”
Imam Maliki, salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyoroti berbagai persoalan yang membebani masyarakat Purbalingga. Mulai dari pajak yang mencekik, pelayanan BPJS yang buruk, kinerja BUMD yang merugi, hingga biaya pendidikan yang semakin mahal. “Jika bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Kebijakan yang jelas-jelas anti-rakyat harus kita lawan bersama-sama. Kita tidak boleh membiarkan pemerintah terus menindas rakyat,” serunya dengan semangat membara.
Dr. Indaru, seorang akademisi yang turut hadir, menekankan pentingnya sinergi antara seluruh elemen masyarakat dalam membangun Purbalingga yang lebih baik. Ia mengatakan, “Aliansi Bersatu ini adalah kekuatan moral dan sosial yang dapat menjadi penggerak perubahan. Kita harus bersatu untuk menuntut perubahan nyata yang berpihak pada kepentingan rakyat. Pemerintah harus mendengarkan suara rakyat dan bertindak sesuai dengan aspirasi mereka.”
Puji Siswondo, seorang pemerhati pendidikan, menyoroti masalah mahalnya bahan seragam sekolah dan dugaan korupsi dalam penggunaan dana BOS. “Ini adalah beban yang sangat berat bagi masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu. Aliansi Bersatu harus menjadi garda terdepan dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan agar tidak diselewengkan. Kita harus memastikan bahwa dana pendidikan digunakan untuk kepentingan siswa, bukan untuk memperkaya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Selamet Wahidin, dalam pidato penutupnya, mengajak seluruh anggota Aliansi Bersatu untuk terus berjuang secara konsisten dan melakukan aksi nyata. “Kita harus terus mengawal pemerintah agar tidak keluar dari rel. BUMD yang carut-marut harus segera diperbaiki. Hanya dengan kekompakan dan kerja keras, kita bisa membawa Purbalingga menuju kemajuan. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Kita harus terus berjuang untuk mewujudkan Purbalingga yang lebih baik,” pungkasnya.
Aliansi Bersatu menyatakan komitmennya untuk menjadi pengawal pemerintahan yang kritis dan konstruktif. Mereka berjanji akan terus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dianggap menyimpang dan memastikan bahwa suara rakyat tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti secara nyata. Gerakan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi perubahan positif di Kabupaten Purbalingga. Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah Pemkab Purbalingga akan mendengarkan suara rakyat dan mengubah arah kebijakannya? Atau justru akan terus mengabaikan aspirasi masyarakat dan mempertahankan kebijakan-kebijakan yang kontroversial? Waktu yang akan menjawab.
