Kompas86.com || OKU Selatan. – Menanggapi berita yang sebelumnya telah diterbitkan beberapa hari yang lalu mengenai dugaan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang enggan ditemui wartawan membuat ketua Kordinator Wilaya Forum Pers Independen Indonesia OKU Selatan angkat bicara dan kecam instansi yang terkesan alergi wartawan.
Pasalnya salah-satu awak media hendak menemui Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) dinas pendidikan Kabupaten OKU Selatan guna konfirmasi mengnai indikasi pengelembungan murid pada SDN 15 Muaradua yang sebelumnya Kabid SD tersebut suda dikonfirmasi melalui via Whatsap akan tetapi tidak ada jawaban namun setelah berita diterbitkan barula ada jawaban bahwa dirinya Dinas Luar (DL) dan mengarahkan menemuinya di kantor dengan waktu yang telah dijanjikan akan tetapi ketika hendak ditemui kabid SD tersebut berbelat belit mengunkapkan bahwa dirinya rapat dan mengatakan dapat ditemui setalah selesai makan siang tapi nyatanya tidak dapat ditemui juga, pesan WA awak mediapun di abaikan selain dari pada itu scurity dinas pendidikan tersebut seakan mempersulit awak media yang hendak konfirmasi.
Dimana seketika awak media hendak masuk kekantor Dinas Pendidikan langsung di cegat oleh salah seorang satpam dan menanyai awak media. “mau nemui siapa pak ada? Ada perlu apa? Kabid tidak masuk, tapi tunggu dulu saya tanyakan dulu, Tidak ada pak.! ” ujar salah-satu scurity
Mengenai hal ini Fahrul Rozi atau yang sering disapa Faru, selaku ketua FPII OKU Selatan mengecam keras dan mengharapkan Bupati OKU Selatan memberi teguran pada pihak dispendik OKU Selatan yang se-akan mempersulit kerja jurnalistik dan tidak dapat bekerjasama dalam tranparansi publik.
“Jika sikap pihak dinas pendidikan yang terkesan alergi terhadap wartawan seperti itu sudah sewajarnya Bupati OKU Selatan mengambil tindakan dengan cara mengevaluasi kinerjanya. Kita sebagai sosial control adalah jembatan masyarakat luas untuk mengetahui perkembangan. Apalagi yang bersangkut Sekolah Dasar yang jumlah muridnya jauh berbeda antara nyatah dan daptar didapodik. Agar tidak timbul kecurigaan penyalahgunaan anggaran negara, semestinya lebih terbuka. Bukan malah menghindar atau bungkam, Agar asumsi dari masyarakat tidak miring terhadap pejabat tersebut,” jelas Fahru Rozi. (11/10/2023)
Pewarta: Jamil.H
