LSM Kodat86 Tegaskan Segera Akan  Melaporkan ke KPK,Terkait Potensi Mega Korupsi Pelabuhan Batu Ampar

Batam,kompas86.com – Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) menegaskan akan segera melaporkan dugaan korupsi dan potensi mega korupsi baru pada pengembangan pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam. Selain proyek pembangunan dermaga utara dan proyek revitalisasi yang gagal tahun 2022-2023, ada potensi mega korupsi dari kerjasama penunjukkan langsung PT. Persero Batam oleh BP Batam sejak Agustus 2023.

 

“Kami sedang finalisasi narasi laporan. Kalau dokumen terkait proyek pelabuhan itu, InshaaAllah sudah cukup sebagai bukti awal. Penyidik kan punya otoritas untuk menyita dokumen maupun aset objek hukum

Biar lainnya dieksekusi mereka..!” kata Cak Ta’in kepada media Selasa (4/6).

 

Menurut Cak Ta’in, dirinya pernah komunikasi dan diminta penyidik KPK untuk memberikan dugaan korupsi terhadap proyek-proyek pelabuhan Batu Ampar, termasuk pungli jika ada. Namun saat itu, dirinya belum banyak tahu dan tidak terlalu tertarik dengan seluk-beluk proyek di pelabuhan.

 

Namun pasca pemutusan kontrak proyek revitalisasi dari PT. Marinda Utamakarya Subur, proyek tersebut juga melibatkan dua perusahaan lainnya yakni PT. Duri Rejang Berseri dan PT. Indonesia Timur Raya. Awalnya proyek revitalisasi dan pendalaman kolam dermaga itu bernilai Rp. 75 miliar – namun informasi yang berkembang telah terjadi pengucuran dana kembali hingga Rp. 104 miliar. Pada tahun 2022 itu juga BP Batam mengadakan STS Crane Corin dari Korea seharga Rp . 120 miliar yang ternyata rakitan, sehingga ukurannya tidak sesuai dengan rel crane yang sudah dipasang dan perlu dilakukan rekayasa ulang atau dibangun baru.

 

“Gagalnya proyek revitalisasi itu yang berhenti pada Maret 2023, dan diputus kontrak pada 10 Mei 2023 menjadi menarik ditelurusi. Uang negara hampir Rp. 100 miliar proyek gagal, artinya tidak jelas studi kelayakan dari proyek itu sendiri. Dari situ kami terus mengembangkan informasi dan menelusuri dokumen terkait pelabuhan.” jelasnya.

 

Cak Ta’in menjelaskan, seharusnya kondisi tersebut dilakukan evaluasi dan audit forensik sehingga permasalahan diketahui secara otentik untuk dilakukan tindakan yang diperlukan. Tapi itu tidak dilakukan, BP Batam justru menunjuk langsung PT. Persero Batam melalui perjanjian konsesi BOT pada bulan Agustus 2023.

 

Bermodal nota kerjasama tersebut, Persero Batam mengajukan pinjaman pembiayaan proyek senilai Rp. 2,1 Triliun, padahal berdasarkan paper work anak perusahaan PT. Pelindo terhadap potensi pengembangan pelabuhan hanya diperlukan antara Rp. 800-900 miliar. “Skema yang diajukan 3,4 T, namun disetujui 2,1. Tapi ketika kita melihat studi kelayakan proyek bakal ada selisih anggaran yang sangat besar di dalam perencanaan dan realisasi nantinya,” urai Cak Ta’in.

 

Lebih lanjut mantan dosen Unrika Batam itu menjelaskan, STS Crane yang dibeli tahun 2022 itu seharusnya dipasang di dermaga utara, tapi akhirnya dipasang di dermaga selatan dengan membangun rel crane baru. Crane berupa rakitan dan rel crane yang ada sudah berkarat dan tidak sesuai. “Maka kalau tahun 2024 ini diadakan 3 STS Crane lagi, itu BP Batam sedang membangun proyek halu,” tegasnya.

 

Diuraikan Cak Ta’in, Pelabuhan Batu ampar on condition hanya 350.000 Teus eq 200.000 box pertahun karena sebagai destination port, tanpa industri trade. Di mana cargo ke Batam sebagian besar adalah barang konsumsi bukan produktif, atau part yg melekat sebagai bagian dari kapal atau maintenance lain yg tidak di re-ekspor dalam material terpisah. Sehingga volume in jauh lebih besar dan out.

Industri yg mati juga menurunkan volume traffic batam.

 

“Maka pengembangan pelabuhan, termasuk pengadaan STS Crane tahun ini sebanyak 3 unit lagi akan sia-sia, itu proyek halu. Tanpa ada mobilisasi equipment dari daerah lain, pelabuhan Batu Ampar hanya akan membuat infrastruktur kosong. Persoalannya PT. Persero Batam bukan perusahaan end port user yang memiliki otoritas tersebut, kecuali PT. Pelindo.” paparnya.

 

Persoalan lainnya sesungguhnya adanya masalah teknis dermaga utara yang tidak sesuai spesifikasi saat pembangunan, yakni tiang pancang yang tidak sampai ke dasar laut. Kondisi itu dipaksakan oleh PT. Persero Batam dengan melakukan suntikan dan pengikatan terhadap tiang pancang yang ada. Kabarnya dari pinjaman dari PPA itu sudah dibelanjakan lebih dari Rp. 600-700 miliar.

 

“Apakah ada unsur korupsi di sana, belum bisa disimpulkan. Tapi potensinya besar. Ini seperti kasus PT. Perikanan Indonesia (Perindo) yang menyeret deputy BP Batam Syafrin Japarin ke penjara beberapa tahun lalu. Proyek ini semacam kue raksasa yang lezat untuk dibuat pesta bersama.” tegas Cak Ta’in.(Team)

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!