Pengenjek, 8 Maret 2025
Kompas86.com – Sekretaris Jenderal Garda NTB, Ali Imron, mengucapkan salam presisi kepada Polres Lombok Tengah atas langkah tegas dalam mengawal laporan hukum yang diajukan oleh Ketua Umum Garda NTB, M. Kholik, bersama Ketua Umum dan Dewan Pendiri Garda NTB, Indra.
Laporan yang didaftarkan pada 10 Februari 2025 dengan nomor perkara Sp2hp/183/11/Res.3.3/2025/Reskrim ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2022-2023 di Desa Pengenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.
Sekjen Garda NTB, Ali Imron, meminta aparat penegak hukum (APH) segera memanggil saksi-saksi terkait, guna mempercepat proses penyelidikan. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus ini tanpa henti.
“Para koruptor harus dimiskinkan oleh penegak keadilan di NKRI. Kami tidak akan tinggal diam dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan,”Harta haram takkan membuatmu kaya, hanya menambah beban di dunia dan akhirat. Pesan ini menekankan bahwa kekayaan hasil korupsi bukanlah keberuntungan, melainkan kutukan yang membawa kebinasaan.”tegasnya.
Lebih lanjut, Ali Imron menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan adil dalam menangani dugaan penyimpangan dana desa ini.
“Kami akan terus mengawal proses hukum ini sampai aparat benar-benar menunjukkan hasil penyidikan yang jelas. Ini bukan hanya soal keadilan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat agar dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya,” lanjutnya.
Selain itu, Sekjen Garda NTB juga memberikan peringatan tegas bahwa siapa pun yang mencoba mengintervensi kasus ini harus diproses sesuai hukum.
Ali berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, transparan, dan memberikan sanksi setimpal kepada pihak-pihak yang terbukti bersalah.
Dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat dan lembaga independen seperti Garda NTB, diharapkan kasus ini dapat menjadi momentum penting dalam pemberantasan korupsi di daerah. Garda NTB berkomitmen terus mengawal proses hukum demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
Jurnalis/Thomas
