Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur)-Kompas86.com
Anggota Komisi I DPRD Kukar, Safruddin, menyoroti Persoalan tumpang tindih bantuan untuk nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pihaknya juga menyoroti dugaan adanya program bantuan yang berasal dari anggaran pusat dan kabupaten, namun menyasar kelompok masyarakat yang sama sehingga menimbulkan kesenjangan.
Menurut Safruddin, tumpang tindih ini terjadi karena sistem pendataan yang kurang sinkron antar instansi. Data yang digunakan untuk menyalurkan bantuan sering kali bersumber dari Dinas Sosial, sementara kelompok nelayan tersebut juga telah menerima bantuan serupa dari pemerintah kabupaten.
“Kondisi ini membuat beberapa individu menerima bantuan dua kali, satu dari pusat dan satu dari kabupaten,” ujarnya.
Lebih lanjut Ia menegaskan bahwa masalah ini bukanlah kesalahan masyarakat, melainkan lemahnya koordinasi antar lembaga penyalur bantuan. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa program bantuan dari pusat memang bersifat perorangan dan termasuk dalam kategori pengentasan kemiskinan. Namun, jika data penerima tidak diverifikasi dengan baik, potensi bantuan ganda akan terus terjadi.
Menanggapi isu penyalahgunaan bantuan, seperti adanya warga yang menjual bantuan yang diterima, Safruddin menyatakan sikap tegas. Ia mengaku langsung memutus pemberian bantuan terhadap warga yang terbukti menjual bantuan di wilayahnya.
“Di tempat saya, jika ada yang menjual bantuan, langsung saya cut, tidak akan mendapatkan bantuan dalam beberapa tahun ke depan, ini kami lakukan untuk menjaga integritas program dan memberikan efek jera,” tegasnya.
Safruddin juga berharap agar dinas terkait, bisa memperbaiki sistem pendataan dan pengawasan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan program bantuan sosial, Karena hal ini dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Masalah tumpang tindih bantuan ini bukan hal baru, namun harus segera dicarikan solusi agar bantuan yang digelontorkan pemerintah benar-benar bermanfaat bagi yang membutuhkan.
“Kita ingin bantuan ini menyentuh orang-orang yang tepat. Jangan sampai program pengentasan kemiskinan malah menimbulkan masalah baru,” tutupnya.
Jurnalis B.K Gea