Bima, NTB Senen 3 Pebruari 2025
KOMPAS86.COM– Ratusan tenaga honorer dari berbagai disiplin ilmu yang telah mengabdi selama puluhan tahun mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bima untuk menyampaikan aspirasi mereka, Senin (tanggal). Mereka menuntut kesetaraan status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Aksi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil karena membedakan tenaga honorer menjadi dua kategori: penuh waktu dan paruh waktu. Kebijakan tersebut dianggap mencederai rasa keadilan para tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi tanpa kejelasan status.
“Kami tidak bisa menerima kebijakan ini. Puluhan tahun mengabdi, tetapi hanya diberikan status paruh waktu. Ini tidak adil,” ujar Oknum yang enggan disebut namanya, salah satu perwakilan tenaga honorer yang mengikuti aksi tersebut.
Dalam aksi tersebut, massa juga sempat memblokade Jalan Soekarno, yang dikenal sebagai lokasi insiden pembakaran massa saat aksi penolakan tambang emas di Kecamatan Sape beberapa tahun lalu.
Para tenaga honorer mendesak DPRD Kabupaten Bima untuk segera memperjuangkan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat agar status mereka dapat ditingkatkan menjadi PPPK penuh waktu.
“Kami hanya ingin dihargai atas dedikasi kami selama ini. Pemerintah harus mendengarkan suara kami,” lanjut Oknum yang enggan disebut namanya.
Aksi ini berjalan dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan, sementara anggota DPRD berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan berkoordinasi bersama pemerintah pusat.
Syafruddin
