Lombok Tengah, 26 Maret 2025
Kompas86.com – Ketua DPC Ormas Pelopor Rakyat Bersatu (PRABU) Satria dari Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, angkat bicara terkait isu mandeknya proses hukum di Indonesia. Ia menilai bahwa masih banyak kasus yang terhambat dan seolah “menggantung seperti buah anggur,” terjebak di bawah kendali oknum-oknum di institusi penegak hukum.
Menurutnya, fenomena ini sangat miris dan mencederai keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia mengkritisi adanya dugaan intervensi uang dalam proses hukum, yang membuat hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Sangat luar biasa pengaruh oknum ‘Rupiah’ ini. Seharusnya hukum ditegakkan dengan adil, bukan dipermainkan oleh kepentingan pribadi maupun kelompok. Tapi kenyataannya, sampai saat ini masih ada perlakuan berbeda. Proses hukum bisa berbalik arah hanya karena ada oknum yang bermain di balik layar,” ujarnya dengan tegas.
Satria juga mempertanyakan kapan rakyat biasa bisa mendapatkan kepastian hukum yang benar-benar adil, sesuai dengan prinsip bahwa “semua Orang sama di mata hukum.” Ia berharap penegakan hukum di Indonesia tidak lagi tunduk pada kekuatan uang, melainkan benar-benar berpihak kepada keadilan.
“Kami sebagai warga negara hanya ingin kepastian hukum yang adil, bukan hukum yang berpihak pada mereka yang punya kuasa dan uang. Jika keadaan ini terus terjadi, bagaimana nasib rakyat kecil yang mencari keadilan?” tutupnya.
Pernyataan ini menjadi sorotan di tengah kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang kian diuji. Apakah hukum akan tetap berwibawa, atau justru terus dipermainkan oleh segelintir oknum? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.dan Hukum Alam Pasti Berlaku, baik yang kau tanam maka baiklah yang kita petik begitu juga sebaliknya jelek yang kau tanam jelek juga yang kita petik seperti Kata Leluhur Kita Sigar Penjalin,
Penulis : STIG
