Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kabanjahe, Terus Tingkatkan Mutu Layananan Program JKN

banner 468x60

Kab.Karo (SUMUT) KOMPAS86.com
Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabanjahe berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta JKN di Kabupaten Karo, Senin 02 Oktober di Aula Rapat Kantor BPJS Kabanjahe.

“Ini sesuai dengan Transformasi Mutu Layanan Program JKN yang baru diluncurkan oleh BPJS Kesehatan di Jakarta hari ini,” kata Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kabanjahe.

Bacaan Lainnya

Melalui Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2023 menjadi ajang penting bagi penyelenggara jaminan kesehatan nasional dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia. Dengan tema “Kolaborasi dalam Transformasi Mutu Layanan yang mudah, cepat, dan setara kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional”, acara ini mengundang perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan kesehatan dari seluruh penjuru negeri yang dilaksanakan di Jakarta (02/10).

Dalam sambutannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa tahun 2023 adalah momentum penting dalam perjalanan BPJS Kesehatan, dengan fokus utama pada Transformasi Mutu Layanan. Melalui transformasi ini, BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat pelayanannya, dan setara untuk setiap peserta JKN.

“Salah satu langkah nyata yang telah diambil BPJS Kesehatan adalah peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, terutama bagi masyarakat yang berada di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS). Kerja sama dengan rumah sakit apung/bergerak telah memberikan solusi untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah terpencil pun dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang memadai. Ini hanyalah salah satu contoh dari upaya nyata BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang inklusif,” terang Ghufron.

 

Transformasi Mutu Layanan juga mencakup upaya simplifikasi administrasi pelayanan. Proses administratif yang lebih sederhana, seperti penggunaan KTP saat mengakses layanan kesehatan, tanpa perlu fotokopi berkas, alur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan dan pengklaiman. Selain itu, percepatan penyelesaian pengaduan peserta melalui BPJS Satu menjadi langkah proaktif dalam menjawab kebutuhan peserta JKN.

“Tingkat kepuasan peserta JKN telah mencapai 89,6 persen, yang menunjukkan bahwa inisiatif BPJS Kesehatan memberikan hasil yang positif. Hasil survei tersebut memvalidasi upaya berkelanjutan untuk memenuhi ekspektasi peserta dalam hal pelayanan kesehatan yang berkualitas,” tambah Ghufron.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Indonesia bertekad mencapai cakupan kepesertaan semesta Program JKN atau Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024. Untuk mencapai tujuan ini, kerja sama dengan pemerintah adalah sangat penting. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan dasar yang kuat untuk kerja sama yang lebih erat antara BPJS Kesehatan, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Program JKN dan memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk.

“Per 1 September 2023 cakupan kepesertaan JKN yang mencapai lebih dari 262,74 juta jiwa atau 94,60 persen dari total seluruh penduduk, yang merupakan bukti nyata dari upaya bersama untuk menghadirkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan layanan kesehatan yang signifikan oleh peserta JKN pada tahun 2022 dengan 502,8 juta kunjungan adalah pencapaian luar biasa. Ini mencerminkan kepercayaan yang semakin tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap Program JKN,” ujar Ghufron.

Ghufron mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran manajemen fasilitas kesehatan dan semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Program JKN. Kolaborasi ini adalah tonggak keberhasilan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Pada kegiatan ini, BPJS Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan yang berkomitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan JKN tahun 2023. Untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdapat beberapa kategori, mulai dari dokter praktik perorangan, dokter gigi, puskesmas, dan terakhir kategori klinik pratama. Sedangkan di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terdapat kategori klinik utama, rumah sakit kelas D, rumah sakit kelas C, rumah sakit kelas B, serta rumah sakit kelas A.

Selain itu juga terdapat pengumuman pemenang dari Lomba Video Transformasi Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Tahun 2023. Harapannya dengan kegiatan ini mengugah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi peserta JKN.

“Melalui kolaborasi BPJS Kesehatan bersama seluruh fasilitas kesehatan dan stakeholder terkait, siap membangun masa depan kesehatan Indonesia yang lebih cerah melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Bersama kita ciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing,” tutup Ghufron.

Usai acara Peluncuran Transformasi Layanan Program JKN yang dilaksanakan bersama dengan kegiatan Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan Tahun 2023, yang digelar BPJS Kesehatan secara hibrida dan diikuti secara virtual.

Melalui transformasi ini, BPJS Kesehatan Kabanjahe bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat pelayanan, dan setara untuk setiap peserta JKN.

“Oleh karenanya, kami menggelar kegiatan ini untuk mendukung agar semangat Transformasi Mutu Layanan Program JKN juga dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan Program JKN baik di tingkat pusat maupun daerah,” katanya.

Menurut dia, perbaikan mutu layanan yang dilakukan harus merujuk kepada harapan peserta JKN agar layanan yang dirasakan sama dengan layanan yang diharapkan pada setiap titik layanan, baik di BPJS Kesehatan maupun fasilitas kesehatan.

Terkait dengan layanan JKN yang mudah, dia mengatakan hal itu berkaitan dengan tidak adanya fotokopi berkas, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai identitas peserta JKN, pelayanan peserta dari luar fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terdaftar.

Selanjutnya, standarisasi performa layanan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan yang meliputi alur layanan, penampilan pegawai, sikap layanan, dan tampilan area layanan.

Selain itu, simplifikasi sistem rujukan, digitalisasi layanan administrasi dan klaim fasilitas kesehatan, serta digitalisasi autodebet dan cek tagihan serta pembayaran iuran.

“Sementara untuk layanan JKN yang cepat meliputi respons pengaduan keluhan peserta yang cepat dan tuntas, peningkatan pemahaman peserta tentang Program JKN, kecepatan akses komunikasi dengan peserta melalui update data nomor HP peserta, pengembangan saluran informasi penanganan pengaduan (SIPP) yang terintegrasi, dan digitalisasi Care Center 165 menggunakan machine learning serta monitoring dan evaluasi kepastian ketersediaan obat,” kata Kepala BPJS Cabang Kabanjahe.

Adapun layanan JKN yang setara, kata dia, tidak adanya iuran biaya tambahan dan tidak adanya diskriminasi serta tidak adanya batasan hari rawat.

Ia menegaskan dengan adanya transformasi mutu layanan JKN, peserta akan mudah dalam mengakses layanan kesehatan dan administrasi layanan kesehatan, cepat dalam antrean di fasilitas kesehatan maupun respons pelayanan informasi dan pengaduan, serta setara karena tidak terdapat perbedaan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Dalam kesempatan itu, dia memaparkan progres pencapaian cakupan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC) di wilayah Kabupaten Karo.

Menurut dia, Kabupaten Karo saat ini merupakan satu-satunya kabupaten di wilayah kerja Kantor Cabang BPJS Kabupaten Karo yang telah mencapai UHC.

Pengamat Kesehatan di Kabupaten Karo, Aly Ginting mengatakan pihaknya mendukung Transformasi Mutu Layanan Program JKN.

Selain itu, dia mengharapkan, dukungan dari seluruh FKTP dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) mitra Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Karo agar pelayanan kesehatan dapat lebih andal, bermutu, dan berkualitas.

“Masyarakat juga tidak jatuh miskin karena sakit dengan didukung pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Kami harapkan dukungan penuh dari FKTP dan FKRTL untuk menjalankan Transformasi Mutu Layanan ini,” katanya.

#Yogi Barus#

Pos terkait

Tinggalkan Balasan