Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur)-Kompas86.Com
Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani tidak Sependapat dengan wacana IKN akan menjadi ibukota Kalimantan Timur, sesuai dengan isu yang sedang berkembang belakangan ini.
Ia menyebutkan, bahwa IKN tidak mengenal negara atau otoritas. Dengan kata lain, IKN itu boleh dipimpin oleh gubernur, tetapi kalau menjadi bagian Kalimantan Timur tidak boleh. Menurutnya, IKN telah ditetapkan ke dalam peraturan perundang-undangan nomor 3 Tahun 2022.
Ahmad Yani juga mendorong pemindahan pusat pemerintahan ke IKN. Karena menurutnya, IKN sudah dibangun berdasarkan undang-undang yang jelas, bahkan dengan pembangunan IKN Kutai Kartanegara kehilangan beberapa kecamatan.
“Wilayah Kutai Kartanegara sebagian sudah diambil IKN pada masa pembangunannya, Hal ini membuktikan bahwa IKN memiliki dasar undang-undang yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan” ujarnya.
Lebih lanjut Ahmad Yani menegaskan bahwa sejumlah wilayah Kutai Kartanegara yang masuk dalam delineasi IKN adalah Kecamatan Samboja barat, Loa Kulu, Muara Jawa, dan Loa Janan.
” kami berharap bahwa pemindahan pusat pemerintahan IKN bisa secepatnya direalisasikan, karena ini menjadi dambaan dan tujuan berdasarkan perundang-undangan ” tegasnya.
Alif Turiadi ketua partai Gerindra kabupaten Kutai Kartanegara juga menyoroti bahwa IKN tidak serta-merta menjadi ibukota provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, Hal itu telah ditetapkan menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2022.
” Untuk merevisi undang-undang seharusnya juga melibatkan beberapa pihak termasuk DPR RI, mereka setuju untuk diubah atau tidak. Semua harus sesuai dengan mekanismenya” Ujar Alif.
Lebih lanjut ia menegaskan, bahwa undang-undang IKN harus diteruskan, mengingat IKN merupakan Proyek Strategis Nasional . Partai Gerindra kabupaten Kutai Kartanegara sepakat jika percepatan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN tetapi dalam hal itu semuanya juga harus sudah siap.
” jika pusat pemerintahan sudah pindah, kita berharap dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam bidang infrastruktur baik berupa bangunan, Kebutuhan dasar hingga sumber daya manusia ” tutupnya.
Jurnalis BK. Gea
