Lombok Barat, NTB – 22 Maret 2025
Kompas86.com – Persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah terus berulang, menjadi cerminan nyata lemahnya sistem perlindungan tenaga kerja di negeri ini. Ketua Umum Yayasan Peduli Tenaga Kerja Indonesia Sejahtera (YPTKIS), Henly S. DM. BF. H.I, bersama Ketua Satgas TPPO, H. Satria Utama, menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan akibat ketidakadilan struktural yang dibiarkan tanpa solusi nyata.
Henly dengan tegas menyampaikan bahwa kasus-kasus TKI bermasalah yang terus mencuat ke publik membuktikan betapa lemahnya sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia. Dari proses perekrutan hingga perlindungan di negara tujuan, masih banyak celah yang memungkinkan eksploitasi dan ketidakadilan.”Slogan megah tak cukup, jika pengawasan rapuh. PMI butuh perlindungan nyata, bukan sekadar wacana.”
“Banyak PMI yang memilih jalur “Bukan niat melanggar, tapi keadaan yang memaksa. Saat aturan menutup jalan, jalur ilegal jadi pilihan. Sementara itu, sesama rakyat malah memangsa demi keuntungan pribadi. Jeruk makan jeruk, rakyat jadi korban.” Rendahnya upah di dalam negeri dan minimnya lapangan pekerjaan memaksa banyak orang mencari nafkah di luar negeri, meskipun penuh risiko,” ungkap Henly.
Jika pemerintah benar-benar serius ingin memberantas jalur ilegal, seharusnya:
✔ Memperketat pengawasan terhadap agen pemberangkatan.
✔ Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak di dalam negeri.
✔ Memastikan semua calon PMI mendapatkan informasi akurat dan jalur resmi yang mudah diakses.
Namun, faktanya, kebijakan yang ada hanya menjadi jargon tanpa implementasi nyata. Kampanye “Berantas PMI Ilegal” tampak seperti slogan kosong, karena calo dan oknum masih terus beroperasi dengan bebas akibat lemahnya pengawasan.
Ketegasan yang Diharapkan, Bukan Sekadar Retorika, Ketua Satgas TPPO, H. Satria Utama, menambahkan bahwa pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem dari akar permasalahannya:
🔹 Menindak agen ilegal tanpa pandang bulu.
🔹 Mempermudah prosedur jalur resmi bagi calon PMI.
🔹 Mengawasi ketat perusahaan perekrutan tenaga kerja (P3MI) yang bermasalah.
🔹 Memastikan hak-hak TKI benar-benar terlindungi di luar negeri.
“Banyak calon PMI tergiur janji-janji manis agen ilegal. Jika pemerintah tidak bertindak tegas, maka rakyat kecil akan terus menjadi korban. Kita butuh kebijakan serius, bukan retorika kosong!” tegasnya.
YPTKIS dan Satgas TPPO mengkritisi kebijakan pemerintah yang masih belum berpihak pada tenaga kerja Indonesia. Jika pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja yang layak di dalam negeri, rakyat tidak perlu mengambil risiko besar bekerja di luar negeri demi kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka.
Henly menegaskan bahwa PMI adalah pahlawan devisa, namun ironisnya mereka sering diperlakukan seperti warga kelas dua. Jika pemerintah benar-benar peduli, maka sistem harus diperbaiki secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam kebijakan.
Satria Utama pun menambahkan bahwa peran KBRI di setiap negara tujuan harus diperkuat agar dapat memberikan perlindungan maksimal bagi PMI.
“Mereka adalah bagian dari rakyat Indonesia dan harus dilindungi. Jangan hanya bicara, tapi tunjukkan aksi nyata!” pungkasnya.
Jika sistem tidak diperbaiki, maka kejadian yang sama akan terus berulang. Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran ketidakadilan yang tak berkesudahan.
jurnalis; Junaidi
