Jepara 2-7-2025– Babinsa Desa Pendem, Serka Udik Nurgianto, anggota Koramil 09/Kembang Kodim 0719/Jepara, menghadiri kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bantuan Khusus (Bansus) yang diselenggarakan di Balai Desa Pendem, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Rabu (2/7).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran desa agar penggunaannya sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. MONEV ini juga menjadi sarana koordinasi dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Kembang Bapak Ahmad Widiyanto, S.E., M.M. beserta staf, Kasi PMD Kecamatan Kembang Bapak Fahrudin Musafa, Petinggi Desa Pendem Bapak Nur Ismail, Babinsa Pendem Serka Udik Nurgianto, Bhabinkamtibmas Bripka Sigit, Carik Desa Pendem Bapak Ali Ahwa, Kasi Pemerintahan Desa Bapak Taufik, Ketua BPD Bapak Zubaidi beserta anggota, serta para Kamituwo se-Desa Pendem.
Dalam kesempatan tersebut, Serka Udik Nurgianto menyampaikan bahwa peran TNI melalui Babinsa adalah mendampingi dan memastikan program pemerintah desa dapat berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat kewilayahan, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran desa.
“Kami sebagai Babinsa selalu siap mengawal pelaksanaan Dana Desa agar penggunaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan potensi konflik. Ini adalah bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui pengawasan pembangunan di tingkat desa,” tegas Serka Udik.
Camat Kembang, Bapak Ahmad Widiyanto, dalam arahannya menekankan bahwa pelaksanaan DD, ADD, dan Bansus harus berpedoman pada peraturan yang berlaku dan wajib dilaporkan secara transparan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang turut serta dalam pengawasan dana desa.
Kegiatan MONEV ini ditutup dengan sesi dialog terbuka, di mana perangkat desa, BPD, dan unsur masyarakat berdiskusi terkait kendala dan rencana perbaikan ke depan agar tata kelola pemerintahan desa semakin akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pembangunan di tingkat akar rumput.
(Rud)
