Jakarta,kompas86.com – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Japan Indonesia Local Administration Seminar 2025 yang berlangsung di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (25/9/2025). Acara bergengsi ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian.
Seminar ini digelar berkat kerja sama Kementerian Dalam Negeri RI dengan Ministry of Internal Affairs and Communication (MIC) Japan. Tujuannya untuk memperkuat hubungan kedua negara, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tahun ini, tema yang diangkat adalah “Strengthening Local Finance and Regional-Owned Enterprise for Economic Growth in the Regions” atau “Penguatan Keuangan Daerah dan BUMD untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah.”
Dalam forum tersebut, Amsakar mendapat kesempatan menyampaikan materi berjudul “Strategi untuk Mendukung Pembangunan Daerah.” Ia memaparkan profil Batam yang memiliki luas 1.034 km², terdiri atas 454 pulau, dan dihuni lebih dari 1,27 juta jiwa.
Amsakar menekankan letak strategis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Posisi ini menjadikan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, sekaligus motor penggerak ekonomi nasional.
Dari sisi ekonomi, kinerja Batam menunjukkan hasil positif. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,69 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Kepulauan Riau di angka 5,02 persen maupun capaian nasional sebesar 5,03 persen.
“Capaian ini menegaskan bahwa iklim investasi di Batam tetap terjaga. Pemerintah juga berhasil menggerakkan sektor industri, perdagangan, dan jasa,” kata Amsakar.
Kinerja positif itu sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam juga meningkat dari 82,64 pada 2023 menjadi 83,32 di tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Sektor pariwisata pun ikut memberi warna. Selama 2024, tercatat 1,32 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Batam. Jumlah tersebut menegaskan posisi Batam sebagai gerbang utama wisatawan ke Indonesia sekaligus salah satu penopang penting ekonomi daerah.
Kestabilan harga juga relatif terjaga. Data inflasi menunjukkan angka fluktuatif, dari 1,12 persen pada 2020, naik ke 2,45 persen pada 2021, melonjak hingga 5,95 persen pada 2022, lalu kembali terkendali di 2,85 persen pada 2023 dan stabil di 2,24 persen pada 2024. Menurut Amsakar, hal ini berkat kerja sama Pemko Batam dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Ia juga menegaskan bahwa pendapatan daerah menjadi kunci pembangunan. Empat sektor terbesar penyumbang PAD berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak reklame.
“Dengan modal ini, kami optimistis Batam akan terus berkembang menjadi pusat investasi dan pariwisata unggulan di Asia Tenggara,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyoroti pentingnya peran BUMD bagi daerah. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar dengan 1.091 BUMD yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari air minum hingga pertambangan. Namun, masih banyak yang merugi akibat lemahnya manajemen dan intervensi politik.
“BUMD ini pemegang saham terbesarnya adalah pemerintah daerah. Karena itu harus dikelola secara profesional,” tegas Tito.
Ia menambahkan, Jepang bisa menjadi contoh. Kota Kitakyushu sukses mengelola sektor air minum, sementara Shiranuka mampu memanfaatkan potensi lokal untuk mendorong ekonomi.
“Melalui seminar ini, kita bisa bertukar pengalaman agar BUMD di Indonesia semakin sehat dan memberi kontribusi nyata bagi keuangan daerah,” tutup Mendagri.
Seminar ini juga dihadiri oleh Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Dirjen Koordinasi Kebijakan Kemendagri dan Komunikasi Jepang Tanaka Masaya, Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Takabayashi Hiroki, dan Kepala Perwakilan JICA Indonesia Takeda Sachiko.
Selain itu, hadir pula Wali Kota Shiranuka, Hokkaido, Tanano Takao, perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, serta sejumlah pejabat penting lainnya.( D2k / Humas )
