Pasaman Barat, Sumbar, Kompas86.com. Unsur Pimpinan DPRD Pasaman Barat gelar Rapat Kerja bersama Para Dokter spesialis RSUD Pasaman Barat di Ruang Rapat Kantor Sekretariat DPRD Pasaman Barat pada Jum’at 9 Agustus 2024
Pertemuan Para Dokter dengan Unsur Pimpinan DPRD Pasaman Barat H.Erianto didampingi Wakil Ketua DPRD Endra Yama Putra dan Anggota DPRD lainnya yang dilaksanakan hari Jumat di Ruang rapat DPRD Pasaman Barat
DPRD Pasaman Barat, meminta Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk mengkonsolidasikan kekuatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk kerja-kerja kemanusiaan.
Hari ini ada beberapa dokter Spesialis yang tidak mau untuk melakukan pelayanan di poliklinik RSUD karena honor mereka belum di bayar oleh pihak Rumah Sakit.
Pemda harus secepatnya mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua kerja-kerja kemanusian yang dilakukan di RSUD Pasaman Barat itu bisa berjalan dengan baik, akibat dokter spesialis ada yang tidak mau melakukan pelayanan.
Demikian dikatakan Ketua DPRD Pasaman Barat, H.Erianto kepada Kawasan Sumbar.com di Padang Tujuh
Menurut H.Erianto, untuk pelayanan dasar di bidang kesehatan DPRD mendorong untuk Pemda Pasaman Barat dalam hal ini Bapak Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda), untuk segera mengkonsolidasikan seluruh sumber daya yang ada di RSUD. Pasaman Barat
Karena Rumah Sakit (RS) tersebut merupakan satu-satunya RS rujukan Pemerintah Pasaman Barat, sehingga tidak boleh mengabaikan seluruh proses yang terjadi terkait dengan aksi mogok yang dilakukan oleh para dokter spesialis.
“Kita berharap untuk Dinas Kesahatan (Dinkes) agar proses ini jangan dibiarkan berlarut-larut, karena pengguna Rumah Sakit dalam hal ini masyarakat itu setiap hari perlu pelayanan,” ujar Politisi Partai Gerindra Gerindra itu.
Ditegaskannya, kalau sampai ada dokter yang melakukan mogok dan ini sangat mengganggu proses-proses perawatan atau tugas-tugas yang dijalankan di RS Pasaman Barat, maka DPRD Pasaman Barat mendorong Pemda untuk harus mengkonsolidasikan kekuatan untuk mengambil langkah-langkah agar bisa berjalan dengan baik.
Wakil Ketua DPRD Endra Yama Putra.S.Pi juga menyinggung terkait dengan honor yang belum terbayar sehingga para dokter melakukan mogok kerja.
“Kalau ada masalah soal hak, maka harus segera dibayar supaya persoalan cepat di selesaikan,” tutup Politisi Partai Demokrat itu.
Jurnalis Ds
Editor Bs