Aceh Timur – Kompas86.com__, Satu tahun telah berlalu sejak para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur hasil Pemilu 2024 dilantik. Harapan besar yang sempat membuncah di tengah masyarakat mulai diuji oleh kenyataan. Kelompok rentan seperti petani, nelayan, janda miskin, anak yatim, hingga pemuda yang menganggur karena minimnya lapangan kerja, belum merasakan perubahan berarti dari janji-janji kampanye.
Isu miring mulai berhembus, menyebut bahwa sebagian wakil rakyat cenderung mengarahkan anggaran aspirasi ke desa-desa yang menyumbang suara signifikan saat pileg. Masyarakat pun mulai bertanya: Apakah demokrasi hanya untuk mereka yang banyak memberi suara?
“Kalau yang dibantu hanya daerah pendukung, lalu di mana letak keadilan dan pemerataan pembangunan? Bukankah tugas dewan untuk memperjuangkan kesejahteraan seluruh rakyat?” keluh seorang warga dari Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur.
Permintaan Transparansi dan Quick Response
Alih-alih terjebak dalam kekecewaan, masyarakat Aceh Timur justru mendorong adanya transparansi dalam penyaluran aspirasi. Mereka ingin tahu, apakah para wakil mengalami kendala dalam menyalurkan program, atau justru tidak mampu mengelola amanah yang telah diberikan.
Selain itu, masyarakat juga berharap kepada Presiden Prabowo Subianto dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan daerah, demi menghindari potensi penyimpangan dan memastikan aspirasi rakyat benar-benar sampai ke meja kebijakan.
“Kami ingin adanya unit Quick Response resmi di Aceh Timur, agar keluhan dan harapan masyarakat bisa disampaikan langsung dan ditindaklanjuti dengan cepat,” kata tokoh muda dari Nurussalam.
Rilis berita ini bukan untuk menjatuhkan siapa pun, melainkan bagian dari hak rakyat dalam menyampaikan kritik konstruktif kepada para pemimpin yang telah mereka percayai. Demokrasi tidak boleh berhenti pada bilik suara; demokrasi harus terus hidup dalam dialog yang sehat dan pembangunan yang adil.
Rasyidin
