Diakui Oleh Sejumlah Pejabat Penangung Jawaban Kas Daerah KOSONG Komitmen.PPK.Di Masing Masing Instansi Di Kabupaten Bungo

banner 468x60

BUNGO jambi kompas86com
Diakui oleh sejumlah Pejabat penangung jawab komitmen ( PPK ) di masing- masing Instansi kabupaten Bungo, rekanan kontraktor dan sejumlah kepala sekolah bahwa kondisi kas daerah kabupaten Bungo “KOSONG ” sehingga menyebabkan sejunlah relanan kontraktor dan para kepsek belum dapat mencairkan duitnya di bank milik daerah

Ditanya kebenarannya ,apakah benar kas daerah kosong. Kepala BPKAD kabupaten Bungo, Muhammad Rachmat kaget ” Kok kosong sih .menjawab pertanyaan kompas86com(21/08/2024 )
Setelah dijelaskan bahwa informasi kas kosong tersebut berdasarkan pengakuan dari PPK di instansi,rekanan kontraktor dan para kepala sekolah , akhirnya Rachmat membeberkan

Saat ini dilakukan pengetatan pengeluaran kas daerah, kondisi APBD provinsi Jambi sedang berat, diperkirakan akan berimbas ke seluruh Pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi termasuk Bungo. Ada kemungkinan Bagi Hasil Pemprov Jambi kepada kita akan dilakukan pengetatan .
Diperjelasnya, Dalam satu dua bulan ini arus kas keluar dari Kasda cepat sedangkan arus kas masuk lambat sehingga perlu pengetatan menjelang seimbang ”

Lebih lanjut dikatakannya anggaran pendapatan daerah kita dalam APBD TA 2024 berkisar 1,3 Triliun itu adalah sebatas rencana pendapatan daerah yang diperkirakan dapat kita peroleh sampai akhir tahun anggaran 2024

Uangnya belum tersedia 100% sejumlah 1,3 Triliun di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Bank Jambi, melainkan bertahap.Ada pendapatan daerah yang masuknya bulanan seperti DAU, ada yang masuknya per triwulan seperti Dana Bagi Hasil Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi, ada juga yang masuknya sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh Kemenkeu seperti DAK, dan juga ada yang masuknya harian seperti pajak daerah membeberkan

Diakuinya besar kemungkinan DBH Provinsi tidak akan tersalur 100% sesuai pagu yang sudah ditetapkan oleh Pemprov Jambi mengingat kondisi keuangan daerah Provinsi Jambi.. Bisa jadi 1 triwulan atau bahkan 2 triwulan yang tidak kita terima.,oleh karena itu perlu diambil langkah antisipasi antara lain pengetatan pengeluaran kas daerah
Kita berharap transfer DBH Provinsi Jambi bisa tersalur seluruhnya hingga akhir tahun anggaran 2024 ” Pungkasnya ..

tutupnya ..tar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan