GRESIK, JATIM KOMPAS86.Com
Peran strategis BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintah daerah akan berhubungan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintahan desa termasuk BPD bagian dari penyelenggara pemerintah desa sebagai regulatornya.
Dengan memanfaatkan momentum lebaran di bulan Syawal 1445 H / 2024 M, perwakilan BPD di kecamatan Driyorejo – Kabupaten Gresik baru-baru ini melakukan ajangsana bersilahturohim kepada Camat Driyorejo Muhammad Amri, S.SIT, MAP yang baru menjabat hampir empat bulan ini disambut dan diterima di rumah dinasnya, para ketua BPD diantaranya : Bambe (HR. Hendry), Tenaru (Safari), Mojosarirejo (Ahmadi), Sumput (Hariyono), Driyorejo (Yayak), Tanjungan (Nur Arifin), Petiken (Sriono), Kamis, 18/04/2024.
Dalam suasana gayeng, banyak hal obrolan terkait dengan pemerintahan desa tentang peran BPD sebagai regulator di tingkat desa serta fungsi pengawasan yang perlu sebagai control cek and balance ditingkatkan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, terlebih pasca disahkan revisi II Undang-undang nomor 6 tentang Desa tahun 2014 secara paripurna DPR-RI. hal tersebut juga disampaikan Camat Driyorejo, Jangan sampai keluar fungsi BPD sebagai regulator dalam penyelenggaran pemerintahan di desa
HR. Hendry salah satu personil yang terlibat langsung dalam revisi Undang-undang tentang Desa sebagai perwakilan perjuangan dari pemerintahan desa yang ada di Indonesia mengajak seluruh jajaran BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk bersinergi menjadi satu kesatuan dalam menjalankan penyelenggaran pemerintahan desa untuk membangun Indonesia melalui desa.
“Dengan terbentuknya Desa Bersatu Indonesia, Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa mari bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi membangun untuk kemajuan Indonesia yang dimulai dari desa kita masing-masing” (Kamis, 18/04/2024)
“Mari kita dukung perjalanan program pemerintahan mulai dari tingkat Pusat, Provinsi maupun daerah yakni Nawacita, Nawabakti, Nawakarsa” sambung HR. Hendry yang saat ini sebagai Ketua BPD Kabupaten Gresik.
Hal senada disampaikan Ahmadi Ketua BPD Mojosarirejo, yang juga Ketua I PAC Abpednas (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) Kecamatan Driyorejo – Kabupaten Gresik, “Kami menjalankan penyelengaraan pemerintahan yang ada di desa dengan mengikuti arahan serta aturan perundangan yang ada”
“Camat kita yang baru ini (Amri), orangmya enak diajak ngobrol” cletuk Sriono usai pertemuan Ajangsana.
(Dani Asong)
