Bukittinggi, KOMPAS86.com
Epyardi Asda akan maju sebagai calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) memberikan harapan besar kepada masyarakat provinsi Sumatera Barat, Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Kedekatan hubungan politik gubernur dengan pemerintah mempengaruhi alokasi dana APBN terhadap provinsi yang dipimpin oleh gubernur.
Sebagai provinsi yang tidak memiliki banyak sumber daya alam, Sumbar merupakan daerah yang tidak dapat mengandalkan dana APBD untuk membangun sebab sekitar 70 persen dana APBD habis untuk belanja pegawai dan belanja rutin.
Sumbar sering mengalami defisit APBD karena jumlah belanja daerah lebih besar daripada jumlah pendapatan daerah. Karena itu, Sumbar membutuhkan suntikan dana APBN untuk membangun. Dalam hal itulah Gubernur Sumbar selanjutnya menentukan masa depan Sumbar, setidaknya selama gubernur tersebut menjabat.
Epyardi Asda merupakan kader PAN sejak 2018, di partai PAN Epyardi bukan kader biasa, pada 2018—2020 ia diamanahi posisi Wakil Ketua Umum PAN
Kemudian Epyardi Asda menjadi Ketua DPP PAN 2020—2025, dikatakan bahwa Epyardi punya kedekatan hubungan emosional dan hubungan politik dengan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Oleh sebab itu pula, Epyardi akan mudah menyampaikan usulan, permintaan, saran, dan sebagainya untuk kemajuan Sumbar kepada pemerintah pusat.
Dalam hal itulah posisi Epyardi penting: ia punya posisi tawar yang tinggi di hadapan pemerintah pusat. Maka, kalau Epyardi dipercaya oleh masyarakat Sumbar menjadi gubernur, Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Epyardi akan mudah berurusan dengan pemerintah kabinet Prabowo-Gibran karena PAN termasuk partai koalisi pemerintah.
Meskipun pemerintah provinsi tidak terafiliasi dengan partai politik apa pun, politik tetaplah politik sebab kepala daerah merupakan kader partai politik yang diusung oleh partai politik. Hubungan politik partai pengusung presiden dan wakil presiden terpilih dengan kabinet pemerintahannya merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat ditolak.
(Basa)
