Ngawi (Jatim) Kompas86.com | Bulan Ramadhan sudah akan berlalu, 1 Syawal sudah di depan mata. Sebagai umat islam sudah seharusnya kita mengamalkan rukun islam yang ketiga yaitu, Zakat.
Ketua Baznas Kabupaten Ngawi, Samsul Hadi menjelaskan, “Zakat adalah ibadah amaliah yang aturannya ditetapkan oleh syariat. Salah satu ketentuannya adalah dibayarkan kepada 8 golongan (asnafus tsamaniyah) yang disebutkan dalam QS. At-Taubah 60. Satu dari 8 golongan ini adalah amil. Amil adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menarik zakat dari orang yang membayar zakat (muzakki) dan menyalurkannya kepada yang berhak (mustahiq).”
Petugas zakat tidak diangkat oleh pemerintah maka tidak disebut amil, melainkan hanya panitia zakat biasa yang dibentuk oleh swakarsa masyarakat. Amil berhak menerima bagian dari zakat seukuran upah yang sesuai dengan pekerjaannya, sedangkan panitia zakat tidak berhak. 
“Yang menjadi masalah, ada banyak pihak yang mengumpulkan zakat dari muzakki, menstatuskan dirinya sebagai amil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengambil zakat atas nama amil dari hasil zakat yang dikumpulkannya. Kenyataan ini bisa dilihat dari banyaknya pengurus masjid, sekolah-sekolah, dan lembaga lainnya yang mengumpulkan zakat lalu menyalurkannya kepada mustahiq. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan itu bisa dibenarkan?”, terang Ketua Baznas Kabupaten Ngawi (9/4/2024).
Mengelola zakat bisa dilakukan siapa saja baik yang berstatus amil atau sekedar panitia zakat. Tapi karena zakat adalah amaliah ibadah, tentunya memiliki ketentuan syariat yang akan menjamin keabsahannya. Jika ketentuan syariat ini diabaikan bisa mengakibatkan zakat tidak sah bahkan berujung pada memakan harta secara zalim.
Status Kepanitian Zakat yang Dibentuk atas Prakarsa Masyarakat
Hasil Munas dan Konbes NU 2017 di Nusa Tenggara Barat memutuskan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat. Pasalnya, mereka tidak diangkat oleh pihak yang berwenang yang menjadi kepanjangan tangan kepala negara dalam urusan zakat.
Lain halnya jika pembentukan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaannya UU tahun 2011 tentang pengelolaan zakat) di mana minimal dicatatkan ke KUA untuk amil perseorangan atau amil kumpulan perseorangan. Berdasarkan Undang-undang dan peraturan zakat yang ada, terdapat 3 pengelola zakat di Indonesia yakni pertama, Badan Amil Zakat Nasional atau (BAZNAS) baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten, kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah diberi izin oleh BAZNAS, dan ketiga Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam masyarakat di komunitas atau wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ dan diakui oleh BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten.
Jadi bisa dipahami bahwa orang yang bekerja sukarela yaitu yang tidak diangkat oleh pemerintah tidak berhak mendapatkan bagian zakat atas nama amil. Mengambil zakat atas nama amil adalah suatu kezaliman dan menyebabkan tidak sahnya zakat seseorang.
Status panitia zakat adalah wakil dari muzakki, sedangkan amil adalah wakil dari mustahiq. Ketika zakat dibayarkan kepada amil, secara otomatis zakat tersebut sah dan kewajiban zakat dari muzakki gugur. Sebaliknya jika zakat dibayarkan ke panitia zakat, kewajiban zakat dari muzakki belum gugur sebelum panitia zakat menyalurkannya ke mustahiq. Hal ini disebabkan karena status panitia zakat bukan amil syar’i, melainkan hanya wakil dari muzakki untuk membayarkan zakatnya kepada mustahiq.
“Karena panitia zakat berstatus sebagai wakil muzakki maka keabsahan zakat tergantung pada tersalurkannya zakat kepada mustahiq. Sebelum zakat diterima mustahiq, zakat belum dianggap sah. Oleh karenanya menyalurkan zakat secara langsung oleh muzakki lebih utama dari pada menitipkannya melalui panitia zakat, karena hal itu lebih meyakinkan, ” tegas Ketua Baznas Kabupaten Ngawi.
Dari penjelasan ini bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat bukanlah amil zakat.
2. Zakat yang diserahkan kepada panitia zakat belum dianggap sah sebelum zakat itu disalurkan kepada mustahiq. Berbeda jika zakat yang diserahkan kepada Amil sudah dianggap sah secara hukum, meskipun Amil belum menyerahkannya kepada mustahiq.
3. Andaikan zakat tersebut hilang atau rusak di tangan panitia zakat maka akan menjadi tanggung jawab muzakki. Berbeda jika hilang atau rusaknya di tangan amil, zakat tetap dianggap sah.
4. Bagi panitia zakat yang ingin menjadi amil zakat syar’i bisa mengusulkan panitianya untuk diusulkan menjadi amil sesuai perundang-undangan yang berlaku.
(Ana)
