Bukittinggi, KOMPAS86.com
Sistem Bukittinggi Hebat (SBH) menjadi kajian dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III DPRD Kabupaten Siak, Provinsi Riau ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bukittinggi. Rombongan Kunker ini disambut oleh Suryadi, Plt Kadis Diskominfo, di Bukittinggi Command Center (BCC), Kamis, (16/11).
Oloan Munthe Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Siak menyatakan bahwa kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas SBH dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tanggap.
“Kami mendengar bahwa Bukittinggi sudah melaunching SBH. Sistem yang dibuat untuk mengintegrasikan seluruh informasi dalam satu aplikasi. Ini bisa menjadi referensi bagi kami di Siak, untuk bisa diterapkan juga di Siak,” ucapnya.
Suryadi, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, didampingi oleh Rahmat, Kabid Aplikasi dan Informatika serta Ramon Arisa Putra selaku Kabid Statistik dan IKP menyatakan bahwa proses perencanaan dan penyusunan SBH telah dimulai sejak 2021.
“Pemerintah Kota Bukiktinggi telah melaunching SBH pada awal Oktober yang lalu, namun untuk proses perencanaan dan penyusunan telah dilakukan sejak 2021 yang lalu,” ujar Suryadi.
Suryadi juga menambahkan bahwa ide SBH diinisiasi langsung oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dimasa awal jabatannya sebagai Wali Kota Bukittinggi.
Sedikit merinci, Suryadi juga memaparkan beberapa keunggulan dari SBH, dan salah satunya ialah data yang terintegrasi dan dapat diakses oleh berbagai pihak.
“Seluruh data yang telah diinput oleh SKPD, bisa langsung terinput atau ditarik oleh SBH. Dengan demikian, setiap SKPD hanya lakukan satu kali input data dan siapapun yang membutuhkan data itu, bisa diakses melalui SBH,” tambahnya.
Suryadi juga menambahkan bahwa bagi masyarakat SBH juga menyediakan seluruh informasi berkaitan layanan masyarakat dan aplikasi yang terkait dengan kepemerintahan.
Selain kunker ke Diskominfo, Komisi III DPRD Kabupaten Siak, juga kunker ke DPRD Kota Bukittinggi terkait pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
