INDRA MINTA PJ BUPATI BANYUASIN URUS DAN ATUR ASN NAKAL DILINGKUNGAN SEKWAN PEMKAB

banner 468x60

Kompas86.Com 09/11/2023
Indra Setiawan,SE Ketua DPW Pro Gerakan Nasional (Progan) Sumatera Selatan sebut Lamban Proses PAW Partai Keadilan dan Persatuan di DPRD Banyuasin di duga Ada permainan. Indra juga sayangkan kurang tegas Ketua DPRD Banyuasin respon Masalah PAW. Perlu di pertanyakan apalagi setelah Keluar Surat Dari DPRD ke KPU No : 170/0650/DPRD/2023 Tanggal 26 Juni 2023

justru isinya mempertahankan Status Quo.
Pada hal selaku Ketua DPRD Banyuasin harus Netral. DPW Pro Gerakan Nasional (Progan) Sumsel siap Tantang adu debat Ketua DPRD Banyuasin. Jika yang bersangkutan Bersedia,
saya sudah minta penjelas pada Ir Gunawan, MT. Sebagai Ketua DPP PKP Provinsi Sumsel bahwa proses PAW sudah sesuai dengan keputusan MK dan saudara sakri bukan saja oleh pindah partai tetapi juga telah melanggar AD/ART partai sehingga bila proses PAW ini berlarut larut maka pihak partai akan melaporkan ke PTUN tiru Indra.

Indra minta Agar Permasalahan ini tidak Liar Seharusnya PJ Bupati Urus dan Atur ASN Nakal di lingkungan Sekwan Pemkab Banyuasin. Karena Bola Panas ada pada Sekwan
Bagaimana DPRD Mengurusin Rakyat Urusan Masalah Begini saja sudah tidak jelas.
Indra dan Ormasnya dalam Waktu dekat ini akan segera Melakukan AKSI di DPRD Banyuasin jika perlu siap Tantang Ketua DPRD Banyuasin.

Sebenernya itu Wewenang PKP mau ganti atau tidak anggotanya kenapa juga di halang-halangi. Terlalu dalam ikut campur urusan internal partai orang. Apalagi sudah jelas Status Pindah Partai.
Indra sayangkan Uang Negara Di permainkan oleh Oknum ASN dan Oknum Tanda “ “ (Tanda Kutip) Lembaga Wakil Rakyat . Karena terhitung sejak Tanggal 25 Juni 2023 dan surat Tanggal 04 Juli 2023 saudara SA. Bukan lagi Sebagai Anggota Partai di Perkuat Surat Nomor : 032/SK/DPN-PKP/VI/2023 Tentang Pemberhentian dan Pencabutan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan.

Seharusnya Inspektorat Banyuasin dan BPK RI perwakilan Sumatera Selatan seharusnya dapat menindak lanjut dan memeriksa. Unit Kerja yang di maksud termasuk SPJ di duga Banyak Fiktif.jelas indra.

(Boby)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan