Kompas86.com
Muba – Rencana pelaksanaan Muba Expo 2025 pada 28 September hingga 4 Oktober mendatang menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.
Anggaran sebesar Rp2,6 miliar yang digelontorkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Musi Banyuasin dinilai terlalu besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang hanya berkisar antara Rp800 juta hingga Rp1,2 miliar. dan tidak sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran.
Ketua LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) Kabupaten Muba, Parlan, menegaskan bahwa penggunaan dana miliaran rupiah tersebut merupakan bentuk pemborosan. Selain itu, ia menilai pemilihan lokasi di depan rumah dinas bupati—yang sekaligus menutup jalan umum—sangat tidak tepat.
“Dari tahun ke tahun, anggaran Muba Expo tidak pernah sebesar ini. Lonjakannya sangat tidak wajar, sementara manfaat yang dirasakan masyarakat masih dipertanyakan. Ini jelas pemborosan,” ujar Parlan.
“Anggaran Rp2,6 miliar untuk satu kegiatan expo jelas terlalu besar, apalagi di tengah instruksi Presiden terkait penghematan belanja daerah. Selain itu, penempatan lokasi di jalan umum berpotensi menimbulkan kemacetan parah,” tegas Parlan.
Parlan juga mengingatkan bahwa pemblokiran jalan untuk kepentingan acara bertentangan dengan aturan hukum. Ia menyebut pernah membaca surat edaran dari Polda Sumsel yang menegaskan bahwa menutup jalan umum tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda.
“Acara seharusnya ditempatkan di lapangan terbuka seperti tahun-tahun sebelumnya, bukan di jalan umum yang punya fungsi vital untuk masyarakat,” tambahnya.
Kritik senada juga datang dari sejumlah tokoh masyarakat yang menilai lokasi penyelenggaraan Muba expo tidak hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga berpotensi meninggalkan persoalan kebersihan akibat tumpukan sampah di sekitar area jalan.
Sebagai bentuk protes, LSM TRINUSA bersama masyarakat berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 29 September 2025 di depan kantor Pemkab Muba, Disperindag, dan Polres Muba untuk menuntut transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
