KOMPAS86.COM | KARAWANG | Dugaan persekongkolan lelang proyek RSUD Dengklok yang nilainya mencapai 219 Miliar rupiah dipersoalkan. Indikasi permainan lelang yang telah terkondisikan sangatlah kentara, mulai dari pembuktian yang dilakukan dua ( 2 )hari, hingga dugaan APG menggunakan dokumen palsu dalam proses lelang tender RSUD Dengklok Karawang.
Hal ini diutarakan oleh Koordinator MAMAN ( Masyarakat Anti Mafia Anggaran Negara ), Hendra Supriatna SH MH, direktur LBH Arya Mandalika menyatakan, “bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan, ini harus diambil langkah hukum, agar menjadi perhatian bagi penyelenggara negara yang sudah menjadi sengkarut pat gulipat mafia anggaran negara.”tegas Hendra di kantornya, pada Sabtu (19/08/23).
Selain mendorong masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran, tapi penting juga untuk diambil langkah hukum.
Sambung Hendra,”Kita ingin Karawang bersih dari KKN, agar anggaran negara bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk sebaik baiknya dan untuk kebutuhan masyarakat Karawang.”Ulasnya
Kami sudah mengantongi bukti-bukti yang valid,”tutupnya
Anggaran negara seharusnya dipakai untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, anggaran negara bukan anggaran pribadi atau anggaran kepentingan kelompok.
(*/Red)
