KERINCI, Kompas86.com – Dana desa di Desa Benik, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, kembali jadi sorotan. Puluhan juta rupiah anggaran untuk PKK diduga tidak jelas rimbanya. Sejak 2024, pengurus PKK tak kunjung menerima gaji, sementara kegiatan organisasi itu mati suri di bawah kepemimpinan kades Rano Karno.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, tunggakan gaji pengurus PKK itu sudah berlangsung hampir dua tahun dengan nilai ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kondisi ini membuat pengurus PKK mempertanyakan transparansi dan pengelolaan dana desa yang seharusnya jelas peruntukannya.
Sejak 2024 kami tidak pernah menerima gaji lagi. Padahal kegiatan PKK terus berjalan, dan itu butuh biaya,” ungkap salah seorang pengurus PKK kepada media ini, Sabtu (13/9/2025).
Ironisnya, sejak kepala desa yang sekarang menjabat, kegiatan PKK di Desa Benik nyaris tak pernah berjalan. Program rutin seperti memasak bersama, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan tidak pernah ada. Bahkan, alat-alat penunjang kegiatan PKK pun tidak tersedia.
PKK desa disebut-sebut hanya dihadirkan saat ada lomba desa atau kegiatan seremonial. “Kalau ada lomba baru PKK diaktifkan, itupun sebatas formalitas,” keluh warga.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Benik belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan mandeknya pembayaran gaji PKK maupun minimnya kegiatan. Sikap bungkam pemerintah desa dinilai warga justru semakin memperkuat dugaan adanya kejanggalan dalam pengelolaan keuangan desa.
Masyarakat berharap aparat terkait, baik dari pihak kecamatan maupun inspektorat kabupaten, segera turun tangan memeriksa keterlambatan pembayaran gaji PKK dan memastikan dana desa benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.(Tim)
