Pamekasan, kompas86.com – Kasus proyek jembatan di Desa Mangar, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, kian menyeruak dengan aroma “proyek siluman”. Rabu (10/09)
Wartawan yang mencoba menjalankan tugas malah mendapat intimidasi kasar, sementara Kepala BPBD Pamekasan, Dofir, memilih bungkam tanpa penjelasan.
Fakta mengejutkan terungkap, intimidasi terhadap wartawan justru dilakukan oleh Fausen, pegawai honorer Pemkab yang kini ditempatkan di bagian surat-menyurat. Bukan kontraktor, bukan pejabat, tapi dengan pongah ia menelpon wartawan, melecehkan profesi pers, hingga menantang carok di lokasi proyek.
“Kalau berani, ayo ke proyek sekalian kita carok,” ujar Fausen dalam rekaman yang kini jadi bukti kuat adanya intimidasi serius.
Tak hanya itu, Fausen juga menuding wartawan mencari keuntungan dari pemberitaan, tindakan yang bukan hanya merendahkan martabat pers, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar: atas dasar apa seorang honorer bisa ikut campur urusan proyek?
Klaim Fausen yang menyebut proyek sudah seizin Kepala Desa Mangar langsung dimentahkan oleh Kades.
“Saya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi apapun. Bahkan sudah saya tegur agar dipasang papan nama, supaya tidak ada kesan proyek itu milik saya,” tegas Kepala Desa Mangar.
Ketua Forum Kawal Pembangunan (FKP), M Hasan, menilai kasus ini tak bisa dibiarkan.
“Masalahnya hanya soal tidak ada pemberitahuan. Itu keluhan kepala desa. Lalu kenapa wartawan yang jadi sasaran? Ini jelas patut dicurigai. Kalau perlu, kami akan laporkan ke inspektorat, Ombudsman, bahkan aparat penegak hukum,” tegas Hasan.
Secara regulasi, setiap proyek APBD wajib berkoordinasi dengan pemerintah desa. Ketika aturan ini diabaikan, proyek rawan temuan inspektorat, bahkan bisa menyeret penanggung jawabnya ke ranah hukum.
Namun, yang lebih mengherankan, hingga berita ini diturunkan Kepala BPBD Pamekasan, Dofir, justru memilih bungkam, padahal sebagai kepala dinas yang menaungi proyek, publik menunggu keterangannya. Sikap bungkam Dofir semakin menguatkan dugaan adanya permainan kotor yang sengaja ditutup-tutupi.
Apakah benar hanya seorang honorer bisa begitu berani menantang wartawan? Atau ada aktor besar di balik layar yang sengaja memasang pion untuk meredam suara kritis?
Kini publik menanti langkah tegas Bupati Pamekasan. Sebab intimidasi terhadap pers, bungkamnya Kadis BPBD, hingga carut-marut prosedur proyek jembatan Mangar bukan hanya soal etika birokrasi, melainkan indikasi proyek siluman yang sarat masalah dan harus diusut tuntas.
