Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur)-Kompas86.com
Ratusan warga yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Adat menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Kutai Kartanegara, Senin 25 Agustus 2025.
Aksi demontrasi ini dilakukan karena konflik Agraria yang terjadi di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong yang kembali mencuat. Dalam aksi itu menyoroti keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang dinilai merugikan masyarakat setempat.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, menegaskan pihaknya siap mengawal aspirasi warga. Menurutnya, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi hingga pencabutan HGU apabila terbukti menimbulkan persoalan bagi masyarakat.
“HGU itu bukan hak kepemilikan mutlak, tapi hanya hak guna usaha. Jadi kalau dalam praktiknya justru merugikan masyarakat, solusinya harus dievaluasi, bahkan dicabut,” Ujar Ketua DPRD Kutai Kartanegara.
Lebih lanjut, Ahmad Yani menjelaskan, prinsip utama yang harus dijaga adalah keberlangsungan hidup masyarakat yang sudah lama bermukim dan mengelola lahan di kawasan tersebut. Karena itu, penyelesaian masalah agraria tidak boleh lagi ditunda.
“Intinya bagaimana hak-hak masyarakat di lahan itu bisa diselesaikan. Tidak ada cara lain kecuali HGU direview, diperbaiki, atau dicabut sesuai aturan,” jelasnya.
Ahmad Yani mengungkapkan, DPRD Kutai Kartanegara telah lama menaruh perhatian pada persoalan lahan melalui pembahasan tata ruang wilayah. Ia menilai keberadaan HGU di kawasan yang juga dihuni warga, bahkan terdapat rumah dan fasilitas desa, harus dikaji ulang.
“Dalam RTRW Kabupaten kita sudah sampaikan, kawasan yang merupakan lahan masyarakat tidak boleh ditabrak oleh HGU. Kalau tidak diperbaiki, konflik akan terus berulang,” ungkapnya.
Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani mengatakan, akan terus mendorong pemerintah agar aspirasi masyarakat adat di Jahab ditindaklanjuti secara adil. Baginya, demonstrasi yang digelar merupakan wujud keresahan warga yang harus dijawab dengan kebijakan nyata.
“Sebagai wakil rakyat, tentu kami punya kewajiban untuk memperjuangkan suara mereka. Itu yang akan terus kami kawal,” tutupnya.
Jurnalis Zend Very
