Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur)-Kompas86.com
Andi Faisal, Ketua Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara, menegaskan pentingnya langkah konkret dalam mencegah kekerasan dan pelecehan seksual di lembaga pendidikan ber-asrama.
Hal ini ia sampaikan usai pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait kasus dugaan pencabulan santri di salah satu pondok pesantren di Tenggarong Seberang.
Dalam pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat tersebut menghasilkan keputusan untuk pembentukan tim AD HOC. Dimana nantinya tim ini dirancang untuk melakukan pengawasan lintas sektor terhadap lembaga pendidikan, khususnya yang berbasis asrama.
Ia Juga menyampaikan, bahwa kejadian ini tidak hanya sekali terjadi. Menurut catatan, kejadian ini juga pernah terjadi pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, dengan kasus serupa dan di pondok pesantren yang sama, bahkan sempat diselesaikan secara damai, namun penyelesaiannya tanpa penanganan menyeluruh
“Ke depan, tim AD HOC ini tidak hanya bekerja untuk Pondok Pesantren Ibadur Rahman, tapi juga seluruh sekolah boarding, baik pesantren, SMA, SMK, maupun sekolah IT. Semuanya akan discreening,” tegasnya pada awak media.
Salah satu terobosan yang akan diterapkan adalah pemasangan hotline pengaduan di setiap sekolah berasrama. Hotline ini akan memudahkan santri maupun siswa untuk menyampaikan laporan jika mengalami atau menyaksikan kekerasan.
“Hotline ini akan dipantau secara aktif melalui nomor pengaduan ini akan dipasang dan aktif. Setiap tiga bulan sekali, tim dari Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak akan turun langsung melakukan evaluasi,” terangnya.
Ia menegaskan, mekanisme ini tidak hanya sebatas formalitas. Pengawasan berkala akan menjadi instrumen penting agar potensi kekerasan dapat dicegah lebih awal, sekaligus memberikan rasa aman kepada orang tua dan peserta didik.
Untuk mendukung kinerja satgas, DPRD Kutai Kartanegara juga mendorong penganggaran lebih besar pada tahun depan. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk memperkuat sistem pengawasan dan keberlanjutan program perlindungan anak di sekolah ber-asrama.
“Insya Allah tahun depan akan kita anggarkan lebih besar, supaya setiap tiga bulan sekali pengawasan bisa berjalan maksimal,” tutupnya.
Jurnalis Zend Verry
