Banda Aceh – Kompas86.com__, Ribuan masyarakat Aceh menggelar aksi demonstrasi damai pada Senin, 7 Juli 2025, di depan Kantor Gubernur Aceh. Aksi ini digerakkan oleh keresahan masyarakat terhadap stagnasi implementasi MoU Helsinki, status bendera Aceh, tanah wakaf Blang Padang, serta rencana penambahan batalion militer. Tokoh lokal Razali alias Nyakli tampil memimpin orasi yang menyuarakan tuntutan mendasar rakyat Aceh.
Dalam orasinya, Razali alias Nyakli Ma’op menyampaikan bahwa banyak poin penting dalam MoU Helsinki yang hingga kini masih belum dijalankan secara tuntas oleh pemerintah.
Permasalahan bendera Aceh dan tanah wakaf Blang Padang belum juga tuntas. Pemerintah tidak boleh diam. Kami menuntut kepastian hukum yang adil untuk rakyat Aceh,” tegas Nyakli dari atas mobil komando.
Lebih jauh, ia menolak keras rencana penambahan 4 batalion militer di wilayah Aceh, yang menurutnya bertentangan dengan semangat perdamaian.
Aceh adalah Serambi Mekkah, bukan medan untuk memperbanyak pasukan. Yang dibutuhkan rakyat hari ini adalah lapangan kerja, bukan senjata,” ujarnya lantang, disambut teriakan setuju dari peserta aksi.
Nyakli juga menyoroti persoalan ekonomi dan ketimpangan distribusi kekayaan sumber daya alam yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat lokal.
Kami tidak ingin senjata lagi, kami ingin pekerjaan. Kami ingin hidup sebagai rakyat yang dihargai di tanah sendiri,” tambahnya.
Kalau MoU tidak dijalankan sepenuhnya, lalu di mana arti perdamaian itu? Kami tidak ingin konflik kembali, tapi pemerintah harus jujur dan adil,” seru Nyakli dalam nada penuh emosi.
Selain Nyakli, beberapa tokoh masyarakat juga ikut bersuara, menuntut marwah Aceh dikembalikan melalui penyelesaian simbol-simbol identitas daerah yang selama ini digantung tanpa kejelasan.
Bendera Aceh adalah simbol marwah. Jangan terus digantung tanpa kepastian. Pemerintah Aceh harus punya sikap, jangan hanya diam,” ucap salah satu tokoh masyarakat yang turut hadir.
TUNTUTAN MASYARAKAT ACEH:
1. Implementasi penuh MoU Helsinki tanpa pengecualian
2. Penyelesaian status hukum bendera Aceh
3. Penyelesaian tanah wakaf Blang Padang
4. Penolakan terhadap penambahan 4 batalion militer di Aceh
5. Pemenuhan hak-hak eks kombatan GAM dan korban konflik
6. Pembukaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi berbasis SDA Aceh
Situasi Aksi
Aksi berlangsung tertib dan damai sejak pagi hingga menjelang zuhur. Massa membawa spanduk bertuliskan “Jangan Khianati MoU Helsinki”, “Bendera Aceh Hak Kami”, dan “Aceh Butuh Kerja, Bukan Batalion”.
Pengamanan dilakukan oleh aparat kepolisian dan Satpol PP. Tidak terjadi bentrokan selama aksi berlangsung.
Aksi 7 Juli 2025 menjadi pengingat keras bahwa rakyat Aceh masih menggenggam harapan akan keadilan dan perdamaian sejati. Melalui orasi Nyakli dan gelombang suara massa, masyarakat Aceh menuntut agar pemerintah segera merespons dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji manis politik.
Rasyidin,
