Aceh Timur – Kompas86.com__, 12 Juni 2025, Mantan Sekretaris Jenderal Tapol/Napol Aceh sekaligus eks kombatan GAM Wilayah Peureulak, Faisal Rizal Hasan, menghimbau agar pemerintah pusat agar segera mengembalikan 4.pulou yang telah di masukkan dalam wilayah Sumatra
Faisal Rizal, seharusnya metri dan pemerintah Indonesia menyelesaikan hasil hasil MOU Helsinki yang sampai saat ini masih ada beberapa poin yang belum terealisasi seperti harapan masyarakat Aceh bukan malah menambahkan masalah baru di bumi Aceh
“Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melanggar hukum terkait penetapan empat pulau Aceh Singkil sebagai bagian dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Mendagri Nomor 050-145 Tahun 2022.
Faisal berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah untuk mengembalikan 4 polou milik Aceh karena rakyat Aceh sudah pernah tersakiti dan luka lama belum sembuh sejarah dan fakta membuktikan pengkhianatan pemerintah pusat terhadap masyarakat Aceh diantara nya
“Perjanjian antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat (Jakarta) yang tidak direalisasikan dapat merujuk pada beberapa hal seperti
1. Perjanjian Lamteh Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1874 antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Belanda, namun dalam konteks modern, tak jauh beda merujuk pada perjanjian lain yang terkait dengan Pemerintah Indonesia.
2. MoU Helsinki, Perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005, yang menjanjikan otonomi yang lebih luas bagi Aceh.
Beberapa janji yang tidak direalisasikan dapat meliputi:
1. Pembagian dana yang adil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
2. Implementasi otonomi yang lebih luas bagi Aceh.
3. Pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan perjanjian.
Rasyidin
