Palupuh, KOMPAS86.com – Satu per satu fakta mulai terkuak soal ambruknya BUMDESMA Ranah Palupuah Jaya, sebuah badan usaha milik desa bersama yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi nagari se-Kecamatan Palupuh. Namun, harapan itu kini berubah jadi bara kekecewaan. Bukan hanya karena kegagalan manajemen, tapi juga karena dugaan kuat permainan kotor dan perlindungan sistematis dari sejumlah tokoh penting di tingkat kecamatan.
🔥 1. BUMDESMA Bukan Gagal, Tapi Dijatuhkan
Masyarakat mencium bahwa keruntuhan ini bukan karena ketidaktahuan atau kelalaian semata, tetapi merupakan akibat dari praktik sistematis pengurasan dana, pembiaran pengelolaan amburadul, dan penjarahan fasilitas usaha. Sumber internal menyebutkan bahwa dana besar dari pemerintah yang masuk ke BUMDESMA digunakan tanpa laporan jelas, tanpa SOP, dan tanpa evaluasi berkala. Semua terkesan dibiarkan begitu saja—hingga runtuh total.
🕵️♂️ 2. Dokumen Hilang, Audit Dihapus
Sejumlah dokumen penting terkait keuangan dan hasil usaha diduga dihilangkan atau sengaja disembunyikan. Audit internal tidak ditemukan, laporan pertanggungjawaban tahunan kosong, dan tak ada data yang bisa dijadikan acuan untuk mengukur kerugian. Ini bukan hanya ketidakteraturan administratif, tetapi mengarah pada indikasi penghilangan jejak korupsi.
🧠 3. Tokoh-Tokoh Penting Kecamatan Diduga Terlibat
Sumber terpercaya mengungkap adanya campur tangan sejumlah tokoh penting di tingkat kecamatan, yang seharusnya menjadi pembina dan pengawas BUMDESMA. Mereka justru diduga ikut terlibat dalam proses pembiaran dan bahkan pengamanan kasus agar tidak terangkat ke permukaan. Ada kesan kuat bahwa kasus ini “dianggap biasa” dan tak perlu dibesar-besarkan—padahal yang terjadi adalah pembantaian diam-diam terhadap aset bersama masyarakat Palupuh.
🤐 4. Strategi Senyap: Isu Diredam, Fakta Ditutupi
Masyarakat menilai adanya pola pengendalian isu: kasus dibuat terkesan tidak penting, tanpa urgensi penanganan, dan sebisa mungkin diarahkan ke jalur internal. Taktik ini terbukti berhasil membuat isu tidak viral dan nyaris tak disentuh penegak hukum. Tapi kini publik mulai sadar bahwa ini adalah upaya sistematis untuk menghindarkan para aktor utama dari jerat hukum.
📢 5. Tuntutan Publik: Bongkar Total!
Gelombang desakan terus menguat dari tokoh nagari, pemuda, dan elemen masyarakat sipil:
Polres Agam dan Kejari Bukittinggi diminta segera turun tangan dan membuka penyidikan formal.
Inspektorat Provinsi Sumatera Barat didesak melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh struktur dan transaksi BUMDESMA.
Pejabat dan pengurus lama harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk mengembalikan kerugian negara bila terbukti bersalah.
⚠️ 6. Kepercayaan Publik Hancur
Dampaknya tak main-main. Seluruh nagari kini krisis kepercayaan terhadap program-program pembangunan berbasis lembaga desa. Banyak masyarakat merasa ditipu, dimanfaatkan, lalu ditinggalkan. Bila tidak ada tindakan tegas, maka ke depan setiap program akan dicurigai—karena preseden telah dibentuk: para pejabat bisa main kotor, lalu dilindungi.
💥 KESIMPULAN: BONGKAR ATAU BANGKRUT TOTAL!
Skandal BUMDESMA Ranah Palupuah Jaya bukan sekadar kegagalan manajemen—ini adalah bukti matinya etika birokrasi lokal dan keserakahan segelintir elit. Jika aparat penegak hukum dan pemerintah daerah memilih diam, maka mereka telah menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri.
Palupuh tak butuh basa-basi. Palupuh butuh keberanian untuk membersihkan kotoran, membongkar seluruh jaringan busuk, dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap lembaga desa.
(*)
