Seluma- Ratusan Kepala Desa, perangkat desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 182 desa di Kabupaten Seluma menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Seluma, Selasa (3/6/2025).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap belum dicairkannya penghasilan tetap (siltap) dan alokasi dana desa (ADD) selama enam bulan terakhir.
Pantauan di lapangan, massa membawa spanduk bertuliskan berbagai tuntutan, seperti “Cairkan Gaji Kami Sekarang Juga!” dan “Kalau Tak Mampu Menyelesaikan, Mundur Saja Bupati!”. Aksi berlangsung tertib namun penuh tekanan.
Para peserta demo menyuarakan kekecewaan mereka kepada Bupati Seluma, Teddy Rahman, yang dinilai belum memberikan kepastian atas hak keuangan desa.
Kami sudah bersabar selama enam bulan, tapi sampai hari ini belum ada kejelasan. Kalau hari ini tidak ada keputusan atau jalan keluar, kami sepakat akan mogok kerja.
Bahkan, kami akan serahkan langsung urusan pelayanan masyarakat kepada Bupati,” ujar salah satu kepala desa yang ikut aksi.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Seluma, Alta Harmiyanto, menyatakan aksi ini merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Seluma.
Kita menuntut pencairan siltap yang semestinya dibayarkan setiap bulan sesuai Peraturan Bupati Nomor 8.
“Siltap itu seharusnya dibayar paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. Namun saat ini, Pemda hanya menyatakan mampu membayar sampai April, dan itu pun belum merata, ungkap Alta.
Alta menambahkan, hingga saat ini baru enam desa yang menerima pencairan dari total 135 desa yang sudah mengajukan. Padahal, anggaran untuk siltap dan ADD tahun 2025 telah dialokasikan sebesar Rp 60 miliar.
Ia juga menyoroti adanya ketidaksinkronan antara Badan Keuangan Daerah (BPKD) dan Bupati terkait proses pencairan anggaran.
“Kita pernah ke BKD, katanya SK pencairan 40 persen belum ditandatangani Bupati. Tapi Bupati bilang sudah. Beberapa hari kemudian diumumkan cair, lalu dibatalkan karena dianggap tak sesuai Perbup
Ini membuat kami bingung,” jelasnya.
Selain siltap, perangkat desa juga mendesak pencairan ADD secara keseluruhan. Menurut mereka, jika hanya siltap yang dibayarkan, pengurus lainnya di desa seperti pengurus masjid, Linmas, adat, dan PKK akan terabaikan.
“Kalau hanya Kades dan perangkat yang gajian, sementara pengurus lain tidak, itu akan jadi masalah di desa.Kami minta semua hak dicairkan,” tegas Alta.
Ia menegaskan, jika tuntutan tidak dipenuhi, aksi mogok kerja secara massal di seluruh desa akan dilakukan sebagai bentuk lanjutan protes.
“Selama ini kami tetap melayani masyarakat dengan maksimal, tapi jika tak ada kejelasan pasca aksi ini, kami akan berhenti bekerja,” pungkasnya.
