Pamekasan || Kompas86.com – Polemik akses air bersih di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, kembali memanas, setelah sebelumnya LSM GEMPA (Gerakan Masyarakat Pamekasan) menyoroti peran PT Garam (Persero) dan dugaan intervensi politik dalam terhambatnya distribusi air, kini Kepala Desa Pandan bersama Ketua GEMPA melakukan langkah langsung dengan mendatangi kantor operasional PT Garam, Senin (26/05/2025).
Kunjungan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas usulan resmi dari pemerintah desa terkait bantuan perbaikan pipa distribusi PDAM melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Garam, sayangnya, hingga hari ini belum ada kejelasan soal realisasi bantuan tersebut.
Kepala Desa Pandan menyampaikan kekecewaannya atas tidak adanya respons konkret dari PT Garam, ia bahkan menduga adanya oknum yang secara sengaja menghambat proses penyaluran dana CSR.
“Proposal sudah kami ajuka beberapa kali lengkap dengan RAB hasil musyawarah desa, tapi seperti selalu putus di tengah jalan, sepertinya ada oknum yang tidak ingin bantuan ini sampai ke desa kami,” tegas Kades Pandan.
Ia menyayangkan, sebagai desa yang menjadi lokasi salah satu pusat produksi garam nasional, warga Desa Pandan justru belum merasakan manfaat yang sepadan dari keberadaan BUMN tersebut.
Ditemui staf PT Garam wilayah Pandan, Ikbal, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan jawaban karena hal tersebut merupakan kewenangan kantor pusat.
“Kami di sini hanya bagian produksi. Soal CSR ada divisi tersendiri di pusat. Kami akan coba koordinasikan, tapi keputusan tetap bukan di kami,” ujarnya.
Jawaban tersebut justru menambah kekecewaan warga dan tokoh masyarakat.
Ketua GEMPA, Abdussalam, menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan secara resmi kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) terkait situasi di Desa Pandan.
Ia memperingatkan PT Garam agar segera merespons aspirasi masyarakat, atau bersiap menghadapi konsekuensi sosial dari ketidakpeduliannya.
“Kami sudah beritahukan ke Forkopimcam, kalau PT Garam tidak bisa mengindahkan apa yang menjadi kemauan Kepala Desa Pandan, maka mereka harus siap menerima segala konsekuensi sosial yang akan terjadi dalam minggu depan,” tegas Abdussalam.
Ia juga mengingatkan bahwa PT Garam (Persero) tidak bisa terus berdalih bahwa tanggung jawab sosial hanya menjadi urusan kantor pusat, program CSR, menurutnya, harus diterapkan merata, terutama di wilayah sekitar operasional.
“Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Garam tidak boleh hanya fokus di pusat, Wilayah operasi seperti Desa Pandan harus menjadi prioritas, karena dampak langsung dari aktivitas produksi mereka dirasakan oleh masyarakat di sini setiap hari,” lanjutnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, persoalan distribusi air di Desa Pandan bukan hanya soal teknis pelayanan PDAM, ketua GEMPA menyebut hambatan utama justru pada keterbatasan anggaran untuk mengganti pipa distribusi kecil, yang semestinya bisa dibantu oleh CSR PT Garam, dugaan adanya intervensi politik juga memperumit situasi.
“Air bersih ini jadi isu yang selalu muncul tiap pergantian kepala desa, sudah saatnya semua pihak menanggalkan kepentingan pribadi dan politik, lalu benar-benar berpihak pada rakyat,” tegas Abdussalam dalam pernyataannya.
Kini, tekanan terhadap PT Garam kian meningkat, warga menantikan aksi nyata, bukan sekadar janji koordinasi internal.
Perusahaan pelat merah itu diminta menunjukkan komitmen sosial yang seimbang dengan keuntungan yang diambil dari wilayah tersebut.
“Kalau masih bungkam, maka wajar kalau masyarakat menganggap PT Garam hanya peduli garam, tapi tidak peduli rakyat,” tutup Abdussalam.
Penulis : HLK
