Kabupaten Timor Tengah Selatan / Provinsi Nusa Tenggara Timur
TTS_Kompas86.com – Masyarakat Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, dikejutkan dengan beredarnya video berdurasi 38 detik yang menunjukkan seorang pemuda setempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kepala Desa Oinlasi, Yasri Nomleni. Kekecewaan itu dipicu oleh penolakan sang kades untuk menandatangani dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk keperluan seleksi TNI.
Video tersebut pertama kali muncul di grup WhatsApp dan Facebook warga, dan langsung memicu diskusi hangat di tengah masyarakat. Pemuda dalam video itu diketahui berasal dari RT 007/RW 005, dan merasa dipersulit dalam mengurus persyaratan administratif untuk mengikuti seleksi prajurit TNI, padahal hal itu menjadi impian banyak generasi muda desa.
“Di sini saya mau sampaikan keluhan saya, bahwa Bapak Desa Oinlasi tidak mau tanda tangan surat-surat saya untuk mengikuti seleksi TNI-AD, dengan alasan karena Pemerintah Kecamatan Amanatun Selatan dan Pemerintah Kabupaten TTS, dalam arti Bapak Bupati mantan Epi Tahun, tidak mau tanda tangan surat-surat dari keluarga Kase,” ujarnya dalam video singkat tersebut.
Menanggapi video viral tersebut, Kepala Desa Oinlasi, Yasri Nomleni, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Selasa, 20 Mei 2025, memberikan klarifikasi.
Yasri dengan tegas membantah tudingan bahwa dirinya enggan menandatangani surat rekomendasi tanpa alasan. Menurutnya, persoalan yang terjadi terkait dengan masalah lama antara pihak keluarga Kase dan pemerintah desa.
“Bukan saya tidak mau tanda tangan, tetapi waktu lalu itu mereka pernah menyerang kami di kantor desa, padahal mereka tinggal di atas tanah pemerintah,” tegasnya.
Lanjutnya, ia juga menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan Bupati Epi Tahun, pemerintah desa diminta menertibkan aset-aset milik pemerintah yang ditempati warga tanpa hak.
“Kami diminta oleh pihak kecamatan untuk menindaklanjuti himbauan agar masyarakat tidak membangun rumah di atas tanah milik pemerintah. Kami pun mengirim surat teguran. Namun, setelah itu, kami justru mendapat komplain dan bahkan diserang langsung oleh pihak keluarga besar Kase di kantor desa,” jelasnya.
Yasri juga menegaskan bahwa pihak kecamatan dan kabupaten telah mengetahui persoalan tersebut dan telah melakukan klarifikasi.
Ia juga menambahkan bahwa, dirinya tetap menandatangani surat rekomendasi bagi warga lainnya, kecuali dari keluarga Kase, karena persoalan tersebut belum diselesaikan.
“Kalau saya tanda tangan dan pihak kecamatan serta kabupaten tahu, saya pasti disalahkan. Saya juga punya anak, dan tentu tidak ingin menghambat masa depan orang lain. Tapi ini karena ada masalah dengan pemerintah,” katanya.
Yasri juga mengakui bahwa ia membuka pintu dialog guna penyelesaian persoalan tersebut secara kekeluargaan.” Sebenarnya simpel saja, tinggal keluarga Kase datang baik-baik dan bicara ke pemerintah, maka masalah ini bisa selesai,” ungkap Yasri.
(TIM)
