Aceh Timur – Kompas86.com__,,, 02 Mei 2025, Aktivis hak asasi manusia, Razali, melontarkan kritik keras terhadap rencana pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) website desa yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Program tersebut dinilai tidak relevan dengan kebutuhan riil di lapangan dan justru berpotensi membebani keuangan desa.
Menurut Razali, banyak desa di Aceh Timur tidak memiliki kantor desa yang difungsikan secara optimal, apalagi infrastruktur digital seperti jaringan internet dan perangkat teknologi pendukung. “Pengadaan bimtek website desa ini bukan solusi. Ini hanya menambah beban, bukan menjawab kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya, Rabu (02/5/2025).
Ia juga menyebut adanya potensi penyalahgunaan program untuk kepentingan bisnis oleh oknum tertentu. Razali mengungkapkan bahwa setiap desa disebut-sebut diwajibkan membayar Rp5 juta per peserta kepada lembaga penyelenggara bimtek. “Ini membuka peluang praktik yang tidak sehat. Jika benar demikian, patut dipertanyakan transparansinya,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti banyaknya desa yang belum mandiri dalam aspek administrasi dan keuangan. “Faktanya, sejumlah desa masih membayar pihak ketiga hingga Rp20 juta per tahun hanya untuk menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban. Jadi, alangkah lebih baik jika anggaran difokuskan pada peningkatan kapasitas internal, bukan proyek-proyek seremonial,” tambah Razali.
Ia mendesak Bupati Aceh Timur untuk menghentikan rencana bimtek website desa dan meninjau ulang prioritas penggunaan dana desa agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. “Jangan sampai kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir pihak dan tidak memberikan dampak nyata bagi rakyat,” ujarnya.
Razali (Nyali Maop,), Menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi dan menyuarakan penggunaan dana publik yang tepat sasaran, terutama yang bersumber dari dana desa.
Hingga berita ini ditayangkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, termasuk Bupati dan pejabat terkait yang membidangi pemerintahan desa, belum memberikan tanggapan atas kritik yang disampaikan. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi dan akan memuat jawaban pihak terkait dalam pemberitaan selanjutnya.
Rsd
