Kompas86.com || Pamekasan. Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan di Kantor Samsat Pamekasan, Madura, kembali menjadi sorotan tajam. Mengutip laporan investigasi dari media Jawapes, aroma busuk pungli yang melibatkan oknum internal kian tercium kuat, mengindikasikan adanya praktik sistematis dan terorganisir di balik pelayanan publik.
Dikutip dari media Jawapes pada Rabu (16/04), ditemukan bahwa sejumlah pria berpakaian sipil bebas lalu-lalang di area pelayanan Samsat, menawarkan jasa pengurusan dokumen kendaraan dengan janji proses cepat, namun dengan biaya tambahan di luar tarif resmi.
“Saya belum sempat duduk, sudah ditawari. Katanya kalau mau cepat harus lewat mereka dan bayar lebih,” ujar Mat (nama samaran), seorang warga yang berniat memperpanjang STNK saudaranya.
Lebih lanjut, pengakuan mengejutkan datang dari seorang mantan calo lintas kabupaten yang kini telah berhenti dari aktivitas tersebut. Ia mengungkap bahwa keterlibatan calo di Samsat Pamekasan bukan hal baru, dan bahkan diduga dilindungi oleh oknum di dalam.
Situasi ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta indikasi kuat adanya pembiaran dari pihak-pihak yang seharusnya menegakkan aturan. Hingga berita ini dinaikkan kembali oleh Angkatberita.id, belum ada keterangan resmi dari pihak Samsat Pamekasan, konfirmasi kepada Kanit Regident belum bisa dilakukan dikarenakan masih dalam hari libur.
Sebagai bentuk keresahan terhadap praktik ini, sejumlah warga dan aktivis sipil di Pamekasan menyatakan akan menggelar audiensi terbuka dengan pihak Samsat dan perwakilan instansi terkait dalam waktu dekat.
Mereka mendesak adanya transparansi, evaluasi menyeluruh terhadap layanan publik di Samsat, serta tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat.
Jika dugaan ini terbukti benar, maka praktik semacam ini bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga merusak integritas lembaga pelayanan negara yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberi kemudahan dan keadilan bagi masyarakat.
