Kompas86.com, Bireuen – Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, dengan tegas menyatakan akan membongkar praktik pengemplangan pajak Galian C yang selama bertahun-tahun tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, pembangunan di Bireuen terhambat, dengan banyak infrastruktur yang masih rusak, termasuk jalan, jembatan, dan rumah dhuafa yang belum tersentuh.
“Saat ini, PAD yang tersedia hanya Rp47 miliar untuk membangun 17 kecamatan dari total 609 desa. Dengan angka ini, jelas banyak kebutuhan masyarakat yang tak bisa dipenuhi,” ujar Mukhlis dalam pertemuan dengan wartawan di Pendopo Bupati, Rabu malam (2/4/2025).
Mukhlis menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, seluruh pajak Galian C dan pajak lain yang tidak jelas alirannya akan ditertibkan agar masuk ke kas daerah. Ia menyoroti bahwa selama ini berbagai proyek yang menggunakan material Galian C di Bireuen, termasuk proyek yang dikerjakan oleh anggota DPRK, DPR Aceh, hingga DPR RI, tidak menyetorkan pajak sepeser pun ke kas daerah.
“Ini merupakan kebocoran besar bagi PAD Bireuen! Tidak ada lagi yang bisa lolos. Semua yang mengambil bahan dari Galian C wajib membayar pajaknya,” tegas Mukhlis dengan nada geram.
Lebih lanjut, Mukhlis juga berencana mendata kembali aset-aset daerah yang kini telah beralih ke kepemilikan pribadi. Ia menegaskan bahwa semua aset tersebut harus dikembalikan demi kepentingan rakyat dan pembangunan daerah.
Selain itu, Mukhlis menolak pengadaan mobil dinas untuk bupati dan wakil bupati. Meskipun aturan memperbolehkan, ia lebih memilih mengutamakan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami duduk di sini karena amanah rakyat. Semua yang kami miliki hanyalah titipan negara dan sifatnya sementara,” ujar Mukhlis.
Tak hanya itu, Mukhlis juga berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan insan pers, mengingat peran mereka dalam mengawal transparansi pemerintahan.
Dengan komitmen ini, apakah Bireuen akan segera lepas dari belitan kebocoran anggaran? Ataukah masih ada pihak yang berusaha menghalangi?
( Hendra)
