Pamekasan||kompas86.com -Skandal pungutan liar dan intimidasi kini mewarnai kehidupan pedagang di Food Colony Pamekasan, yang terletak di Jalan Kesehatan No. 03-05, Kecamatan Kota. Setelah insiden kehilangan tabung gas elpiji beberapa minggu lalu, bukannya mendapatkan rasa aman, para pedagang justru disodori surat yang mengharuskan mereka membayar iuran kebersihan dan keamanan harian, yang jelas-jelas terkesan sebagai bentuk pemerasan.
Surat yang beredar di kalangan pedagang diduga kuat berasal dari oknum Kepala Bidang (Kabid) UMKM melalui tangan kanan yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi (Diskop) sebagai pihak “keamanan” di area tersebut. Dengan tangan besi, pedagang dipaksa untuk membayar Rp2.000 untuk kebersihan dan Rp1.000 untuk keamanan, yang diatur untuk dibayar secara terpisah, tanpa ada kejelasan pengelolaan yang transparan.
Uang kebersihan langsung disetorkan kepada Diskop, sementara uang keamanan akan dikelola oleh pihak ketiga yang dikenal dengan nama Bambang (CS). Namun, yang lebih mencengangkan, pembayaran untuk “keamanan” tersebut diwajibkan setiap hari, selama alat peraga dagang masih terpasang di area Food Colony. Tentu saja, hal ini menambah beban pedagang yang sudah tercekik akibat ketidakpastian keamanan yang buruk.
“Saya bingung, setelah kejadian kehilangan, kami malah dipaksa bayar iuran harian. Kalau tidak mau bayar, barang dagangan kami disuruh angkut pulang. Apa ini namanya? Kami merasa diintimidasi,” ujar seorang pedagang yang memilih anonim, dengan nada kecewa pada Rabu (19/3/2025).
Pedagang mengungkapkan dengan gamblang bahwa mereka tidak diberikan pilihan dan merasa dipaksa menandatangani surat pernyataan yang sepihak. Tidak hanya itu, mereka pun menduga adanya praktik pungutan liar yang terstruktur oleh oknum-oknum dalam struktur pemerintahan setempat. Bukannya memberikan solusi atas insiden kehilangan, pihak yang seharusnya bertanggung jawab malah melepaskan diri dari kewajiban, dengan dalih keamanan yang tidak jelas.
“Keamanan yang seperti apa ini? Kami bayar, tapi tetap merasa terancam. Harusnya Diskop yang bertanggung jawab penuh, bukannya menyerahkan masalah ini ke pihak ketiga tanpa kontrol,” lanjut pedagang lainnya, yang juga merasa dirugikan oleh kebijakan yang mencurigakan ini.
Sekarang, para pedagang di Food Colony menuntut agar Kepala Dinas Koperasi turun langsung, bukan hanya lewat pesan WhatsApp yang kosong. Mereka meminta pemerintah daerah segera turun tangan untuk mengusut tuntas praktek pungli ini dan memberi rasa aman kepada mereka yang mencari nafkah di sana.
Namun, meski sudah berulang kali mencoba menghubungi, hingga berita ini diturunkan, Kepala Diskop Pamekasan belum juga memberikan tanggapan. Apakah ini berarti pemerintah berdiam diri dan melepaskan tanggung jawab atas keresahan pedagang yang semakin memuncak?
Kondisi yang terus berkembang ini patut dicermati. Pedagang berharap ada tindakan nyata dan kebijakan yang lebih adil serta transparan demi memberikan rasa aman dan mendukung mereka untuk berjualan tanpa ancaman yang tak berujung. Tanpa adanya tindakan tegas dari pihak terkait, mereka akan terus menjadi korban dalam permainan politik uang yang kotor ini.
