Kadis Kesehatan Mabar Diduga ‘Akali’ Kunker Ke Jakarta Demi Pelantikan Bupati Edi Endi

banner 468x60

Kadis kesehatan Manggarai Barat, Adrianus Ojo, berpose bersama Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi usai pelantikan di jakarta, Kamis (20/02/2025)

LABUAN BAJO, Kompas86.com- Kunjungan kerja Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat (Mabar), Adrianus Ojo, ke Jakarta baru-baru ini menuai banyak pertanyaan dari publik.

Alih-alih fokus pada koordinasi dengan kementerian, perjalanan tersebut justru terkesan sebagai kunjungan pribadi yang kebetulan bertepatan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Manggarai Barat.

Publik semakin curiga setelah foto-foto Kadis Adrianus beredar di media, memperlihatkan dirinya berpose bersama Bupati Edi Endi usai pelantikan di Istana Negara, Kamis (20/02/2025).

Hal ini memunculkan spekulasi bahwa kunjungan tersebut hanyalah dalih untuk menghadiri acara pelantikan, bukan agenda resmi koordinasi dengan kementerian.

Tak hanya tujuan perjalanan yang dipertanyakan, anggaran perjalanan dinas yang digunakan pun menjadi sorotan. Apakah dana yang bersumber dari APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan dinas atau justru untuk agenda pribadi?

Ketika dikonfirmasi Media Kompas86.com, Kamis sore (20/02/2025) prihal menanyakan tujuan koordinasi dengan kementrian dan mempertanyakan transparansi jumlah anggaran perjalanan Dinas, Kadis Kesehatan Mabar memilih bungkam. Namun, sumber media ini mengungkapkan bahwa total anggaran perjalanan dinas tersebut mencapai Rp12 juta.

“Kami ke Jakarta untuk koordinasi dengan kementerian,” ujarnya singkat sembari mematikan telepon.

Kendati sumber media ini tidak mau namanya dimediakan menyampaikan, minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dinas menimbulkan kecurigaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Sebagai pejabat publik, Kadis Kesehatan seharusnya memberikan laporan yang jelas mengenai tujuan perjalanan Dinas dan hasil koordinasi yang dilakukan di Jakarta,” ungkap sumber tersebut.

Menurutnya, ketidakjelasan ini semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola anggaran daerah. Publik berharap agar pemerintah lebih transparan dan bertanggung jawab dalam setiap penggunaan anggaran, termasuk perjalanan dinas. (*)

Pos terkait